Aturan Baru Upah Minimum 2026: UMK Wajib Lebih Tinggi dari UMP, Ini Rincian Pasalnya

Mekanisme penetapan upah minimum buruh di Indonesia kini mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi ini mengatur secara rinci bagaimana pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan, termasuk kewajiban melibatkan pemerintah daerah dan dewan pengupahan dalam prosesnya, sebagaimana diamanatkan Pasal 134 ayat (3).

Dalam struktur upah minimum, Pasal 137 ayat (1) membagi upah minimum ke dalam empat tingkatan, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Gubernur diberi kewajiban menetapkan UMP dan UMSP, sekaligus memiliki kewenangan menetapkan UMK dan UMSK.

Ketentuan penting muncul pada Pasal 137 ayat (4) dan (5) yang menyatakan bahwa penetapan UMK harus dilakukan setelah UMP disahkan. Selain itu, besaran nominal UMK wajib lebih tinggi dibandingkan UMP. Untuk daerah yang belum memiliki upah minimum, penetapannya harus memenuhi syarat tertentu yang tata caranya diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Perhitungan upah minimum sendiri bersandar pada tiga indikator utama, yakni kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan. Pasal 138 ayat (2) mewajibkan penggunaan data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang bersumber dari lembaga pemerintah di bidang kegiatan statistik.

Data KHL diperoleh melalui survei riil di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh lembaga statistik. Sebelum survei dilakukan, lembaga statistik bersama dewan pengupahan nasional harus membahas rencana teknisnya, mencakup jenis komponen kebutuhan hidup layak, kualitas komponen, lokasi survei, hingga waktu pelaksanaan.

Hasil survei tersebut kemudian diserahkan kepada dewan pengupahan daerah untuk diolah menjadi salah satu dasar penyusunan rekomendasi penetapan besaran upah minimum oleh Gubernur. Ketentuan teknis dan standar mengenai KHL akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri.

Dalam hal penghitungan, Pasal 139 ayat (1) menjelaskan dua opsi instrumen utama, yaitu menggunakan formula penghitungan upah minimum atau menggunakan acuan hitungan kebutuhan hidup layak. Jika memakai formula, perhitungan harus mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan indeks tertentu yang memiliki batas bawah 0,5 dan batas atas paling tinggi 1.

Pasal 139 ayat (4) menegaskan bahwa penetapan akhir upah minimum harus didasarkan pada nilai yang paling tinggi antara hasil formula penghitungan atau nilai KHL yang telah disepakati oleh dewan pengupahan daerah. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai teknis perhitungan dan penerapan upah minimum diamanatkan untuk diturunkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.