Bansos dan Subsidi Kerap Tak Tepat Sasaran, Purbaya Andalkan DTSEN sebagai Solusi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan menjadikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama dalam menyalurkan subsidi dan bantuan sosial (bansos). Langkah ini ditempuh untuk memastikan anggaran negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Pemerintah akan terus menggunakan DTSEN sebagai sumber utama untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi agar program pembangunan lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel," ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna, Kamis (27/8).

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang meminta setiap program pemerintah betul-betul dirasakan masyarakat yang membutuhkan. Menurut Purbaya, Fraksi PDIP memandang DTSEN sebagai bagian dari solusi untuk menetapkan penerima subsidi dan bansos secara tepat sasaran.

Selain itu, Purbaya menyebut DTSEN perlu dibangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam proses validasinya. Hal ini penting agar data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.

Di sisi lain, Purbaya menegaskan pemerintah akan terus menjaga sasaran pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan geopolitik global. Karena itu, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 disusun untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.

Purbaya memastikan APBN tidak sekadar menjadi dokumen keuangan negara, tetapi instrumen untuk memastikan kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. "APBN bukan sekadar angka dan dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan untuk memastikan negara hadir, melindungi rakyat, dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik," kata Purbaya.

Menurutnya, APBN juga berfungsi sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan daya beli masyarakat. Selain itu, APBN berperan sebagai instrumen countercyclical untuk mendorong perekonomian domestik dan mendukung agenda prioritas pembangunan.

"APBN juga dirancang sebagai katalis pembangunan agar mampu memberikan dampak yang nyata bagi upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.