Pemerintah Wajibkan Setoran Pesangon, Ini 6 Negara yang Sudah Lebih Dulu Terapkan
Pemerintah mewajibkan pengusaha menyetor dana cadangan pesangon pekerja ke lembaga pengelola sesuai UU 27/2026, dengan batas waktu hingga Oktober 2027. Skema serupa ternyata sudah diterapkan sejumlah negara, seperti Austria yang memotong 1,53 persen gaji dan Brasil dengan setoran 8 persen ke rekening FGTS pekerja.
Kewajiban pengusaha menyetor dana cadangan pesangon pekerja ke lembaga pengelola yang dibentuk pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Setelah lembaga pengelola ditunjuk, perusahaan diberi waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai menitipkan dana pesangon tersebut.
Merujuk Pasal 253 UU 27/2026, pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Kewajiban ini dikecualikan bagi pengusaha mikro dan kecil. Adapun Pasal 254 mengatur bahwa dana tersebut berasal dari aset pengusaha yang dicadangkan dalam neraca keuangan perusahaan, lalu ditempatkan pada lembaga pemerintah yang ditunjuk dan dicatat sebagai aset pekerja bersangkutan.
Skema penyiapan dana pesangon sebenarnya bukan hal baru. Sejumlah negara telah lebih dulu menerapkan mekanisme serupa sejak hubungan kerja masih berlangsung, dengan cara yang beragam, mulai dari setoran bulanan perusahaan ke dana khusus hingga rekening simpanan atas nama pekerja.
Austria menerapkannya melalui sistem pesangon baru atau Abfertigung Neu. Perusahaan wajib menyetorkan 1,53 persen dari gaji pekerja setiap bulan ke dana pesangon, termasuk untuk pembayaran khusus. Dengan cara ini, dana terkumpul bertahap selama pekerja masih aktif sehingga pembayaran pesangon tidak sepenuhnya dibebankan kepada perusahaan saat hubungan kerja berakhir.
Di Brasil, skema serupa berjalan melalui Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS). Perusahaan wajib menyetorkan 8 persen dari remunerasi pekerja setiap bulan ke rekening FGTS atas nama pekerja. Bila pekerja terkena PHK tanpa alasan sah, perusahaan wajib membayar denda 40 persen dari seluruh setoran FGTS selama masa kerja yang diperbarui dengan bunga, dan dana denda itu masuk ke rekening FGTS pekerja.
Kolombia memiliki skema bernama Cesantias, yakni hak pekerja yang dikumpulkan dan disetorkan setiap tahun. Dana ini menjadi salah satu manfaat yang diperhitungkan pekerja ketika hubungan kerja berakhir. Sementara Argentina tengah menyiapkan Fondo de Asistencia Laboral (FAL) berdasarkan UU Modernisasi Ketenagakerjaan Nomor 27.802. Perusahaan besar wajib menyetor iuran bulanan 1 persen dari dasar upah, sedangkan UMKM dikenakan 2,5 persen. Dana dikelola melalui rekening khusus perusahaan pada lembaga pengelola berizin Komisi Sekuritas Nasional Argentina dan digunakan untuk membantu pembayaran sejumlah kewajiban ketenagakerjaan, termasuk kompensasi PHK. Pemerintah Argentina menetapkan pemberlakuan FAL mulai 1 Desember 2026.
Taiwan menerapkan sistem pensiun pekerja melalui Labor Pension Act. Perusahaan wajib menyetorkan iuran minimal 6 persen dari upah bulanan pekerja ke rekening pensiun pekerja. Aturan itu juga mengatur pesangon bagi pekerja dalam sistem pensiun baru, yakni setara setengah bulan upah rata-rata untuk setiap tahun masa kerja dengan batas maksimal enam bulan upah rata-rata.
Uni Emirat Arab (UEA) menyediakan Savings Scheme sebagai alternatif pembayaran tunjangan akhir masa kerja. Perusahaan menyetorkan iuran bulanan 5,83 persen dari gaji pokok pekerja untuk masa kerja kurang dari lima tahun, dan naik menjadi 8,33 persen bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari lima tahun. Dana yang terkumpul ditempatkan pada instrumen investasi yang disetujui otoritas terkait, dan pekerja dapat menerima dana pokok beserta hasil investasinya sesuai ketentuan skema.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)