Transmigrasi Ganti Arah: Ekonomi Dibangun Dulu, Warga Baru Pindah Setelah Lapangan Kerja Siap

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengubah arah pembangunan kawasan transmigrasi dengan menjadikannya pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kawasan tersebut diarahkan mampu membuka lapangan kerja produktif, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas pasar bagi petani dan pelaku usaha lokal, sekaligus menarik investasi. Langkah ini dinilai semakin relevan di tengah perubahan ekonomi dan geopolitik global.

Guru Besar Ekonomi dari Adam Smith Business School, University of Glasgow, Prof. Soner Baskaya, menyebut transmigrasi sebagai the right programme at the right time. Dalam Transmigration Executive Dialogue (TED) di Jakarta, Senin (24/8), ia menilai posisi politik Indonesia yang relatif netral, letak strategis pada jalur perdagangan dunia, serta kekayaan sumber daya alam menempatkan Indonesia pada posisi menguntungkan di tengah perubahan rantai pasok global.

"Posisi Indonesia saat ini sangat menguntungkan di mata dunia. Indonesia memiliki posisi politik yang relatif netral, jalur perdagangan yang strategis, serta kekayaan alam penting seperti nikel yang sangat dibutuhkan industri masa depan, mulai dari baterai hingga kendaraan listrik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/8).

Menurut Baskaya, peluang itu harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. Investasi di kawasan transmigrasi tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus menciptakan pekerjaan, meningkatkan keterampilan warga, menggerakkan usaha lokal, dan membangun keterkaitan dengan industri serta pasar yang lebih luas. Ia menilai kawasan transmigrasi perlu didukung pusat pengolahan hasil bumi, jaringan logistik, fasilitas modern, akses pembiayaan, dan ekosistem inovasi agar masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga menikmati manfaat dari rantai nilai yang lebih panjang.

Baskaya mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi tidak cukup diukur dari besarnya investasi yang diumumkan atau banyaknya program yang dijalankan. Ukuran utamanya adalah perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat, seperti bertambahnya pekerjaan produktif dan tumbuhnya usaha lokal.

Pandangan tersebut sejalan dengan paradigma baru Kementerian Transmigrasi. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan pembangunan kegiatan ekonomi harus mendahului perpindahan penduduk. "Masa depan transmigrasi bukan memindahkan orang terlebih dahulu lalu berharap peluang ekonomi menyusul. Kita harus menciptakan peluang ekonomi, menyiapkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, baru mobilitas penduduk mengikuti secara sukarela, aman, dan dengan kepastian masa depan," kata dia.

Menurut Iftitah, masyarakat akan datang dan menetap secara sukarela apabila suatu kawasan menawarkan pekerjaan, peluang usaha, infrastruktur, dan prospek kehidupan yang lebih baik. Karena itu, kawasan transmigrasi harus dibangun sebagai ekosistem ekonomi yang menghubungkan masyarakat, lahan, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, industri, dan pasar, mencakup seluruh rantai nilai dari riset dan pembibitan, produksi, pengolahan, pengemasan, logistik, hingga pemasaran.

Ia mencontohkan konsumsi durian di China yang nilainya mencapai sekitar Rp137 triliun per tahun. Besarnya pasar itu dinilai tidak seharusnya hanya menjadi peluang ekspor komoditas mentah, tetapi juga dasar membangun ekosistem industri durian di Indonesia. "Kita tidak boleh berhenti pada menanam dan mengekspor komoditas mentah. Kita harus membangun seluruh ekosistem ekonominya di Indonesia, mulai dari riset dan pembibitan hingga budi daya, pengolahan, logistik, produk hilir, dan pemasaran global," ucapnya.

Paradigma baru itu dijalankan melalui lima program unggulan Kementerian Transmigrasi. Trans Tuntas memberikan kepastian hukum atas lahan, Trans Lokal memastikan masyarakat setempat menjadi pelaku utama dan penerima manfaat pembangunan, Trans Patriot menghadirkan sumber daya manusia serta teknologi ke kawasan, Trans Karya Nusantara mendorong investasi dan penciptaan pekerjaan sebelum perpindahan penduduk, dan Trans Gotong Royong memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Semangat Trans Gotong Royong terlihat dari kehadiran perwakilan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, BPKP, Danantara Indonesia, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam TED. Sepuluh perguruan tinggi mitra, kalangan dunia usaha, mitra pembangunan, dan masyarakat umum turut hadir. "Transmigrasi hari ini tidak bisa berjalan sendirian. Kepastian lahan, infrastruktur, konektivitas, energi, investasi, pasar, tata kelola, dan sumber daya manusia harus dibangun bersama dalam satu ekosistem," tegas Iftitah.

Ia juga menyampaikan pesan kepada 1.476 Patriot yang bertugas di 53 kawasan transmigrasi prioritas di seluruh Indonesia. Para Patriot diharapkan tidak hanya menghasilkan penelitian dan laporan, tetapi juga memahami potensi wilayah, menemukan persoalan nyata, dan mendampingi masyarakat. "Para Patriot adalah mata dan telinga kita di lapangan. Hasil kerja mereka akan menjadi salah satu fondasi penting bagi kebijakan dan pembangunan kawasan transmigrasi ke depan," tegasnya.

Iftitah menegaskan pembangunan kawasan tidak boleh menggusur atau menjadikan masyarakat lokal sebagai penonton. Masyarakat setempat harus menjadi tuan rumah, pelaku utama, dan penerima manfaat pembangunan, sementara investasi dan industri tumbuh bersama nilai tambah, pekerjaan, dan kesejahteraan di daerah tersebut. Melalui TED, Kementerian Transmigrasi menghadirkan perspektif ekonomi internasional untuk menguji sekaligus memperkuat arah transformasi transmigrasi, termasuk mengharapkan kritik terhadap kebijakan yang sedang dijalankan. "Kita tidak hanya ingin Prof. Baskaya mendukung gagasan kita. Kita juga ingin beliau menantang asumsi kita, menunjukkan risiko yang mungkin belum kita lihat, dan membantu kita memahami apa yang harus dilakukan agar transformasi ini benar-benar berhasil," kata dia.

Keberhasilan transmigrasi kini tidak lagi diukur dari jumlah penduduk yang dipindahkan atau luas lahan yang dialokasikan, melainkan dari nilai tambah yang tercipta, pekerjaan produktif, peningkatan pendapatan warga, pertumbuhan usaha lokal, serta kemampuan kawasan berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan pendekatan itu, transmigrasi tidak lagi dimulai dengan memindahkan penduduk, tetapi dengan membangun alasan ekonomi yang kuat agar suatu wilayah layak didatangi, dihuni, dan dikembangkan. Sebagai informasi, Prof. Soner Baskaya merupakan Guru Besar Ekonomi dan Kepala Bidang Ekonomi di Adam Smith Business School, University of Glasgow, dengan bidang keahlian makroekonomi, ekonomi moneter, stabilitas keuangan, ekonometrika terapan, dan ekonomi tenaga kerja.