Google Bantah Tindak Kanal Buzzer karena Politik, Komdigi Minta Bukti Tertulis
Google menegaskan penutupan 19.372 kanal YouTube terkait operasi pengaruh terkoordinasi Indonesia adalah operasi rutin tanpa melihat motif politik. Komdigi meminta penjelasan tertulis dan contoh parameter deteksi karena laporan Google dinilai belum memadai dan berpotensi salah atribusi.
Google menegaskan bahwa penghapusan sejumlah kanal YouTube yang diduga terkait jaringan buzzer merupakan bagian dari operasi rutin perusahaan untuk melindungi platformnya. Perwakilan Google menyatakan pihaknya secara rutin menghentikan operasi pengaruh terkoordinasi sebagai upaya global melindungi platform, termasuk YouTube, tanpa memandang sudut pandang politik yang disampaikan.
"Google secara rutin menghentikan operasi pengaruh terkoordinasi sebagai bagian dari upaya global kami untuk melindungi platform kami, termasuk YouTube," ujar perwakilan Google kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/11).
Google menegaskan pihaknya menegakkan kebijakan secara konsisten tanpa melihat motif politik dari akun-akun yang ditutup. Perusahaan juga menyatakan tetap berkomitmen terhadap transparansi melalui buletin triwulanan publik yang mereka terbitkan.
Sebelumnya, melalui laporan Influence Operations Bulletin Q3 2026, Google mencatat penutupan 19.372 kanal YouTube dalam penyelidikan operasi pengaruh terkoordinasi yang dikaitkan dengan Indonesia sepanjang Juli hingga September 2026. Menurut Google, jaringan yang ditindak pada Juli dan September membagikan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia beserta pemerintahannya. Sementara itu, jaringan yang ditindak pada Agustus disebut menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah sekaligus mengkritik pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.
Menanggapi laporan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai penjelasan Google belum memadai. Komdigi menyoroti belum adanya keterangan rinci mengenai jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, maupun dasar pengaitan operasi tersebut dengan Indonesia. Menurut Komdigi, penjelasan itu diperlukan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan atribusi atau penafsiran yang keliru terhadap temuan Google.
Komdigi menyatakan mendukung pemberantasan manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik di ruang digital. Namun, penindakan terhadap konten harus tetap memenuhi prinsip keterbukaan dan keadilan. "Pada pertemuan siang kemarin, kami sudah meminta Google untuk dapat memberikan penjelasan pendukung secara tertulis beserta contoh mengenai parameter dan metode untuk mendeteksi serta menindak akun-akun yang kemudian diterminasi," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini, dalam keterangannya, Jumat (20/11).
Dalam pertemuan dengan Komdigi pada Kamis (19/11), perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara mengakui buletin keamanan kuartal III 2026 tertanggal 30 Oktober 2026 belum memberikan penjelasan pendukung yang cukup sehingga rentan menimbulkan salah tafsir. Dalam pertemuan itu, pihak Google menyebutkan kebijakan spam di platform YouTube yang digunakan sebagai dasar penindakan terhadap akun-akun yang dilabeli sebagai bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi.
Perwakilan Google yang hadir menjelaskan mereka perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim Google di tingkat global yang menyusun buletin tersebut. Komdigi juga meminta klarifikasi awal mengenai apakah Google dapat mengetahui asal pembuat konten atau operator jaringan yang ditindak, termasuk apakah mereka berasal dari Indonesia atau luar negeri.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)