Pemprov Jatim Pastikan Stok Pangan Aman, Harga Bahan Pokok Dikawal Ketat Jelang Nataru
Pemprov Jawa Timur menjamin ketersediaan stok dan stabilitas harga bahan pokok menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Sekda Adhy Karyono menyebut seluruh pemangku kepentingan telah menyinkronkan data pasokan, sementara pengawalan distribusi dan pengendalian harga diperketat. Rapat TPID juga mencatat capaian elektronifikasi keuangan daerah 98,3 persen, melampaui target.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan pasokan bahan pokok dan bahan pokok penting tetap aman serta harganya stabil menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Jaminan itu disampaikan setelah rapat koordinasi lintas instansi di Surabaya pada Rabu (18/11).
Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono mengatakan seluruh pemangku kepentingan telah menyinkronkan data kesiapan pasokan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan masyarakat selama libur Nataru. Menurut dia, hasil rapat menunjukkan kebutuhan pokok dipastikan tercukupi.
"Untuk ketersediaan bahan pokok, tadi disampaikan oleh semua stakeholder mulai Disperindag, Dinas Pertanian, Bulog, hingga Pertamina, menyatakan bahwa insyaallah dalam menghadapi Nataru ini seluruh kebutuhan dipastikan stok cukup," ujar Adhy.
Selain menjamin kecukupan pasokan, Pemprov Jatim memprioritaskan pengendalian harga agar tetap terjangkau. Pengawalan ketat akan dilakukan pada jalur distribusi di lapangan.
Adhy mengakui potensi hambatan distribusi saat periode Nataru masih mungkin muncul. Namun, ia memastikan pemerintah provinsi siap bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk segera mengurai kendala jika hal itu terjadi.
Rapat yang digelar juga melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Forum tersebut sekaligus mengevaluasi kinerja elektronifikasi transaksi keuangan daerah sepanjang 2026.
Menurut Adhy, capaian elektronifikasi keuangan daerah telah mencapai 98,3 persen atau melampaui target. Meski begitu, masih ada sejumlah hal yang perlu dituntaskan.
Pemprov Jatim menargetkan capaian digitalisasi terus meningkat demi tata kelola keuangan daerah yang efektif dan akuntabel. Adhy menyebut kendala yang mungkin muncul tidak hanya bersifat internal, tetapi juga menyangkut kesiapan ekosistem, terutama pihak ketiga yang harus terlibat dalam proses elektronifikasi.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)