Komdigi Minta Klarifikasi Google soal 19 Ribu Kanal Buzzer, Minta Judol Ikut Ditindak

Komdigi menantang Google dan YouTube menindak jaringan akun yang mempromosikan judi online, sekaligus meminta klarifikasi atas penutupan lebih dari 19 ribu kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi buzzer pro pemerintah. Komdigi menilai laporan Google belum menjelaskan secara memadai jenis akun, bentuk pelanggaran, dan dasar pengaitan dengan Indonesia.

Nov 20, 2026 - 08:02
Updated: 1 day ago
0
Komdigi Minta Klarifikasi Google soal 19 Ribu Kanal Buzzer, Minta Judol Ikut Ditindak
Komdigi Minta Klarifikasi Google soal 19 Ribu Kanal Buzzer, Minta Judol Ikut Ditindak

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta Google dan YouTube memperluas kemampuan deteksi konten mereka untuk menindak jaringan akun yang secara terkoordinasi mempromosikan judi online (judol) dan menyebarkan konten pornografi. Permintaan itu disampaikan menyusul langkah Komdigi meminta klarifikasi resmi terkait penutupan lebih dari 19 ribu kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi atau buzzer pro pemerintah.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan kemampuan deteksi yang selama ini ditunjukkan Google seharusnya juga diterapkan untuk memburu jaringan akun yang mempromosikan judi online maupun konten pornografi. "Dengan kemampuan deteksi yang telah ditunjukkan, kami justru meminta Google dan YouTube juga dapat menerapkannya untuk mendeteksi dan menindak jaringan akun yang secara terkoordinasi mempromosikan judi online atau menyebarkan konten pornografi," kata Mediodecci dalam keterangannya, Jumat (20/11).

Menurut Komdigi, laporan Google sejauh ini belum memberikan penjelasan memadai mengenai jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, maupun dasar pengaitan operasi tersebut dengan Indonesia. Penjelasan itu dinilai penting agar tidak terjadi kesalahan atribusi atau penafsiran keliru terhadap temuan Google.

Komdigi menegaskan mendukung pemberantasan manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik di ruang digital. Namun, penindakan terhadap konten harus tetap memenuhi prinsip keterbukaan dan keadilan.

Perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara disebut telah mengakui bahwa buletin keamanan kuartal III 2026 tertanggal 30 Oktober 2026 belum memberikan penjelasan pendukung yang cukup sehingga rentan menimbulkan salah tafsir. Pengakuan itu disampaikan Google dalam pertemuan dengan Komdigi pada Kamis (19/11).

Penjelasan pendukung yang dimaksud meliputi metodologi, proses peninjauan, peran antara mesin dan peninjau manusia, cara mengukur akurasi, tingkat kesalahan deteksi, serta dasar pemberian label atau kategori topik konten. Dalam pertemuan tersebut, Google juga menyebut kebijakan spam di platform YouTube digunakan sebagai dasar penindakan terhadap akun-akun yang dilabeli sebagai bagian dari buzzer.

"Pada pertemuan siang kemarin, kami sudah meminta Google untuk dapat memberikan penjelasan pendukung secara tertulis beserta contoh mengenai parameter dan metode untuk mendeteksi serta menindak akun-akun yang kemudian diterminasi," ujar Mediodecci.

Menindaklanjuti permintaan Komdigi, perwakilan Google yang hadir menjelaskan mereka perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim Google di tingkat global yang menyusun buletin tersebut. Komdigi juga meminta klarifikasi awal mengenai apakah Google dapat mengetahui asal pembuat konten atau operator jaringan yang ditindak, termasuk apakah mereka berasal dari Indonesia atau luar negeri.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User