DKI Jakarta Masih Tunggu Rp3 Triliun Kurang Bayar DBH, APBD 2027 Bergantung pada Terbitnya PMK

Pemprov DKI Jakarta masih menunggu terbitnya PMK sebagai dasar pencairan kurang bayar Dana Bagi Hasil sekitar Rp3 triliun yang akan menjadi sumber pembiayaan APBD 2027. Yustinus Prastowo menyebut penyaluran telah disepakati dengan Menkeu dan Presiden, namun mekanisme serta jumlahnya bergantung pada aturan teknis yang diharapkan terbit akhir November.

Nov 20, 2026 - 08:02
Updated: 1 day ago
0
DKI Jakarta Masih Tunggu Rp3 Triliun Kurang Bayar DBH, APBD 2027 Bergantung pada Terbitnya PMK
DKI Jakarta Masih Tunggu Rp3 Triliun Kurang Bayar DBH, APBD 2027 Bergantung pada Terbitnya PMK

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum bisa memastikan kapan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat cair. Dana yang diperkirakan mencapai Rp3 triliun itu masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar penyaluran. Kepastian mengenai mekanisme dan jumlah pembayaran pun akan mengacu pada aturan tersebut.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo menyatakan, secara prinsip penyaluran kurang bayar DBH sudah disepakati dalam pembicaraan dengan Menteri Keuangan. Presiden juga telah memberikan arahan agar kekurangan penyaluran DBH dibayarkan. "Secara prinsip, waktu pembicaraan dengan Menteri Keuangan juga sudah disepakati dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan bahwa penyaluran kurang bayar DBH akan dilakukan," ujar Yustinus di Gedung AA Maramis, Jakarta, Jumat (20/11).

Meski kesepakatan prinsip sudah ada, Pemprov DKI tetap menunggu aturan teknis yang menjadi dasar pencairan. Yustinus berharap PMK tersebut dapat terbit pada akhir November ini. "Untuk mekanisme dan jumlahnya, yang pasti kita tunggu PMK-nya terbit. Mudah-mudahan akhir November ini terbit," katanya.

Dana kurang bayar DBH ini menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam APBD DKI Jakarta 2027. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyebut kebutuhan pembiayaan APBD 2027 mencapai sekitar Rp7,5 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp3 triliun direncanakan berasal dari kurang bayar DBH, sedangkan Rp4,5 triliun lainnya melalui pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Terkait kebutuhan pembiayaan infrastruktur, Yustinus menyebut Pemprov DKI tengah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas proyek-proyek yang akan dibiayai. Proyek tersebut juga menjalani penilaian oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pemprov DKI sebelumnya mengubah rencana penerbitan obligasi daerah menjadi pinjaman melalui PT SMI. Perubahan itu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar obligasi dan tingkat bunga yang dinilai cukup tinggi.

Yustinus menambahkan, Pemprov DKI juga mengupayakan tenor pinjaman yang lebih panjang agar beban pembayaran melalui APBD tidak terlalu berat. Menurutnya, beberapa hari lalu Menteri Dalam Negeri kembali menegaskan dukungan, termasuk kemungkinan memperoleh tenor yang lebih panjang. "Beberapa hari lalu Pak Mendagri juga sudah menegaskan lagi dukungan, termasuk kemungkinan nanti bisa mendapatkan tenor yang lebih panjang sehingga beban di APBD-nya tidak terlalu berat," pungkasnya.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User