Setelah 18 Tahun, DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Ini Ketentuan Penting yang Perlu Diketahui
DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset pada Kamis (19/11/2026). Aturan yang telah dinantikan hampir dua dekade ini membawa ketentuan penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya.
JAKARTA – Setelah melalui perjalanan panjang selama 18 tahun, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Keputusan bersejarah tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI yang berlangsung pada Kamis (19/11/2026), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri empat Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.
Pengesahan dilakukan setelah Puan meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap rancangan undang-undang yang telah lama dinantikan tersebut. Pertanyaan Puan disambut persetujuan peserta rapat paripurna.
Puan menyampaikan rasa syukur atas disahkannya regulasi tersebut setelah melewati proses panjang di parlemen. Ia juga menegaskan bahwa persetujuan terhadap undang-undang itu diberikan tanpa adanya paksaan.
Menurut Puan, keberhasilan pengesahan UU Perampasan Aset menjadi momentum penting setelah pembahasannya berlangsung selama hampir dua dekade.
Aturan Baru Perampasan Aset, Tidak Selalu Menunggu Vonis Pidana
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian dalam UU Perampasan Aset adalah adanya mekanisme perampasan harta yang tidak selalu bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku kejahatan.
Berdasarkan Pasal 3 dalam naskah ketentuan yang disampaikan, perampasan aset dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau tanpa harus didahului putusan pidana terhadap pelaku.
Meski demikian, mekanisme perampasan tanpa putusan pidana tidak dapat diterapkan secara sembarangan. Pelaksanaannya tetap harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Bukan Hanya Koruptor, Sejumlah Kejahatan Lain Juga Masuk
Pasal 4 mengatur bahwa perampasan aset tidak terbatas pada perkara tindak pidana korupsi.
Ketentuan tersebut juga mencakup aset yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme beserta pendanaannya, penyelundupan manusia, hingga penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
Selain itu, tindak pidana perdagangan orang serta penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan/atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat juga termasuk dalam cakupan aturan ini.
Pasal tersebut turut memuat ketentuan mengenai kemungkinan penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Aset yang Dialihkan atau Disamarkan Tetap Bisa Dirampas
Melalui Pasal 5, negara memiliki dasar hukum untuk merampas aset yang diketahui berasal dari tindak pidana, termasuk harta yang telah dipindahtangankan atau diubah menjadi bentuk kekayaan lainnya.
Aset tersebut dapat berupa modal, pendapatan, keuntungan ekonomi, maupun kekayaan pribadi yang diperoleh dari hasil tindak pidana.
Tidak hanya itu, barang bergerak berwujud yang digunakan secara langsung sebagai sarana melakukan kejahatan juga dapat menjadi objek perampasan.
Aturan ini mencakup pula aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana.
Dalam kondisi tertentu, harta lain yang diperoleh secara sah oleh pelaku juga dapat dirampas untuk menutupi kekurangan nilai aset yang telah dinyatakan dirampas negara. Namun, tindakan tersebut harus memperhatikan prinsip kewajaran, keseimbangan nilai, dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Sementara itu, aset yang telah dialihkan menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum tetap dapat dikenakan perampasan tanpa mengubah fungsinya. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.
Aset Minimal Rp1 Miliar Bisa Dirampas Tanpa Vonis Pidana dalam Kondisi Tertentu
Ketentuan lain yang menarik perhatian terdapat dalam Pasal 6, yang menjelaskan sejumlah keadaan ketika perampasan aset dapat dilakukan tanpa adanya putusan pidana terhadap pelaku.
Mekanisme tersebut dapat digunakan apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau ketika pelaku maupun keberadaannya tidak diketahui.
Namun, terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi, yakni aset yang menjadi objek perampasan memiliki nilai paling sedikit Rp1 miliar.
Dengan demikian, batas Rp1 miliar tersebut bukan berarti seluruh harta dengan nilai tersebut otomatis dapat disita negara. Perampasan tetap harus memenuhi ketentuan hukum dan kondisi yang telah ditetapkan.
Undang-undang tersebut juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan batas minimum nilai aset melalui Peraturan Pemerintah.
Babak Baru Upaya Pemulihan Aset Hasil Kejahatan
Disahkannya UU Perampasan Aset menjadi perkembangan penting dalam penguatan instrumen hukum untuk menangani kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana.
Regulasi ini membuka mekanisme hukum yang lebih luas bagi negara untuk menelusuri dan memulihkan aset hasil kejahatan, termasuk ketika proses pidana terhadap pelaku menghadapi hambatan tertentu.
Meski demikian, pelaksanaan aturan tersebut tetap memerlukan kepastian prosedur, pengawasan, dan perlindungan hak masyarakat agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan.
Setelah penantian selama 18 tahun berakhir, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana ketentuan UU Perampasan Aset akan diterapkan secara adil, transparan, dan akuntabel.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)