Tito Karnavian Soroti Ironi Produk Halal: Indonesia Mayoritas Muslim, tapi Produsen Dunia Dikuasai Negara Non-Muslim
Mendagri Tito Karnavian mengungkap Indonesia belum masuk daftar produsen terbesar produk halal dunia meski berpenduduk muslim terbanyak. Lima produsen teratas justru negara non-muslim: Tiongkok, Brazil, India, AS, dan Rusia. Tito mendorong pendekatan pasar, bukan sekadar ideologi, agar daerah juga terdorong memproduksi produk halal.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti posisi Indonesia dalam industri produk halal global. Meskipun menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia belum masuk jajaran produsen utama produk halal. Ironisnya, daftar produsen terbesar justru diisi oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya non-muslim.
"Nomor satu Tiongkok, dua Brazil, tiga India, empat AS, lima Rusia. Jadi, negara-negara nonmuslim menguasai produsen produksi halal," kata Tito dalam Forum Akselerasi Ekonomi Daerah Regional Nusa Tenggara dan Maluku di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (20/11).
Sebaliknya, Indonesia lebih dikenal sebagai salah satu konsumen terbesar produk halal. Tito menyebut RI berada dalam daftar negara pengonsumsi produk halal terbesar bersama Turki, Pakistan, Mesir, Bangladesh, Iran, dan Arab Saudi. Artinya, pasar halal dalam negeri sangat besar, tetapi pasokan masih didominasi produk impor.
Menurut Tito, persoalan produk halal tidak lagi semata-mata soal ideologi atau keyakinan agama. Ia menekankan pentingnya melihat produk halal dari sisi pasar. "Produk halal ini jangan kita terjemahkan narasi ideologis, religius, bahwa memang muslim harus cari makanan halal. Tidak," ujarnya.
Dengan pendekatan pasar, Tito berharap daerah-daerah di Indonesia yang penduduknya tidak mayoritas muslim juga tergerak untuk memproduksi dan memasarkan produk bersertifikasi halal. "Narasi kita harus narasi market karena dari data yang ada negara dengan produksi halal dunia satupun enggak ada negara muslim," ucapnya.
Forum Akselerasi Ekonomi Daerah Regional Nusa Tenggara dan Maluku sendiri bertujuan mendorong pengembangan ekonomi kawasan yang tidak hanya berorientasi pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Wilayah ini memiliki potensi besar di sektor kelautan, perikanan, pertanian, pertambangan, dan pariwisata.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya sebelumnya menyatakan forum ini menjadi ruang pertukaran gagasan dan praktik baik antardaerah untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembangunan. Sinergi pusat dan daerah diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendorong hilirisasi berkelanjutan, memperkuat daya saing ekonomi, serta memastikan pertumbuhan di Maluku dan Nusa Tenggara.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)