DPD Sebut Revolusi Prabowo Tak Cukup di Pusat, Minta Perubahan Menyentuh Daerah

Wakil Ketua Komite II DPD RI Angelius Wake Kako menegaskan gerakan revolusi yang digaungkan Presiden Prabowo tidak boleh berhenti di tingkat pusat. Menurutnya, perubahan harus sampai ke daerah agar masyarakat setempat ikut menikmati hasil kekayaan alamnya, melalui koordinasi pusat dan kepala daerah serta pembangunan yang berpihak pada wilayah penghasil sumber daya.

Nov 20, 2026 - 00:02
Updated: 1 day ago
0
DPD Sebut Revolusi Prabowo Tak Cukup di Pusat, Minta Perubahan Menyentuh Daerah
DPD Sebut Revolusi Prabowo Tak Cukup di Pusat, Minta Perubahan Menyentuh Daerah

Wakil Ketua Komite II DPD RI Angelius Wake Kako meminta agar gerakan revolusi yang digaungkan Presiden Prabowo tidak berhenti di tingkat pusat. Menurutnya, perubahan tersebut harus benar-benar sampai ke daerah dan dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Angelius menilai pidato Prabowo menjadi titik awal gerakan perubahan yang kini perlu diterjemahkan hingga ke tingkat daerah. Ia bahkan menyebut revolusi kali ini berbeda karena dimulai langsung dari istana, bukan dari bawah.

"Saya pikir revolusi sudah mulai dari istana sebenarnya. Jadi kalau dulu revolusi itu dari bawah, dari pinggir, hari ini revolusi itu langsung dari istana dengan pidato Bapak Presiden," kata Angelius dalam acara Senator Menyapa yang digelar CNN Indonesia di Jakarta, Kamis (19/11).

Meski demikian, ia menekankan hal terpenting adalah memastikan resonansi revolusi itu benar-benar diterapkan hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu membangun pola kerja kolaboratif agar sumber daya alam di suatu wilayah dikelola untuk kepentingan masyarakat setempat.

Angelius menegaskan masyarakat di daerah juga bagian dari bangsa Indonesia. Karena itu, pembangunan tidak boleh hanya terpusat di wilayah tertentu sementara daerah penghasil sumber daya alam justru tertinggal.

"Memastikan supaya barang yang ada di daerah, sumber daya yang ada di daerah, benar-benar dikerjakan di daerah untuk kepentingan orang daerah. Kenapa, karena orang daerah bagian dari orang Indonesia," ujarnya.

Ia menilai pemerataan pembangunan dapat diwujudkan dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan kepala daerah. Pusat perlu mengoordinasikan dan memberdayakan seluruh gubernur agar daerah tidak tertinggal.

"Bangun daerah, itu prinsipnya. Bangun daerah, urus daerah supaya tidak tertinggal. Koordinasi sama Pak Gubernur. Hanya ada 38 orang gubernur, itu tinggal dikomunikasikan dengan baik, diberdayakan dengan baik," kata Angelius.

Pernyataan itu disampaikan dalam Senator Menyapa Episode III bertema 'Kekayaan Alam Melimpah, Kesejahteraan Lokal Terwujud'. Acara tersebut juga menghadirkan Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, dan Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian ESDM Tirta Nugraha Mursitama.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User