INDEF Soroti Daerah Kaya Tambang: Ekonomi Tumbuh Tinggi, Kemiskinan Justru di Atas Nasional

INDEF menyoroti paradoks di daerah kaya sumber daya alam seperti Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara, yang pertumbuhan ekonominya tinggi akibat hilirisasi tetapi tingkat kemiskinannya masih di atas rata-rata nasional. INDEF mendorong evaluasi insentif industri, syarat penyerapan tenaga kerja lokal, dan pembentukan Dana Abadi Daerah agar manfaat kekayaan alam tetap dirasakan masyarakat.

Nov 19, 2026 - 12:02
Updated: 1 day ago
0
INDEF Soroti Daerah Kaya Tambang: Ekonomi Tumbuh Tinggi, Kemiskinan Justru di Atas Nasional
INDEF Soroti Daerah Kaya Tambang: Ekonomi Tumbuh Tinggi, Kemiskinan Justru di Atas Nasional

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti fenomena paradoks di sejumlah daerah yang kaya sumber daya alam, khususnya tambang. Pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut tercatat tinggi, tetapi tingkat kemiskinan justru masih berada di atas rata-rata nasional.

Peneliti INDEF Annisa Utami Kusumanegara menyebut Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara sebagai contoh. Kedua daerah itu mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi berkat aktivitas hilirisasi, namun angka kemiskinannya juga tinggi. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

"Misal di tempat Pak Anwar (Gubernur Sulawesi Tenggara Anwar Hafid), pertumbuhan ekonominya begitu tinggi, tapi di sisi lain poverty rate-nya juga ternyata di atas nasional. Begitu juga yang terjadi mungkin di Maluku Utara. Ada banyak hal yang perlu kita kritisi di balik pertumbuhan tinggi ini," kata Annisa dalam acara Senator Menyapa yang digelar CNN Indonesia di Jakarta, Kamis (19/11).

Kajian INDEF juga menemukan persoalan serupa di sejumlah kabupaten dan kota yang memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). Di wilayah-wilayah itu, pendapatan meningkat sekitar 10 persen, tetapi kenaikan tersebut belum diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja secara signifikan.

"Perlu pembenahan, di satu sisi hilirisasi menunjukkan kesuksesan dari segi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kita ingin masyarakat di daerah tersebut mendapatkan keuntungan yang besar," imbuhnya.

Karena itu, Annisa menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan pemberian insentif kepada industri, termasuk fasilitas pembebasan pajak atau tax holiday. Pemberian insentif harus disertai persyaratan yang jelas, terukur, dan menguntungkan masyarakat setempat, misalnya melalui alih teknologi, keterlibatan tenaga kerja lokal, atau kepastian adanya pemasok daerah dalam rantai pasok.

INDEF juga mengingatkan bahwa sumber daya alam, termasuk pertambangan, akan habis. Karena itu, INDEF mendukung gagasan pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD) agar masyarakat tetap memperoleh manfaat ekonomi dari kekayaan alam meski cadangan SDA di wilayahnya menipis. Penerimaan daerah kaya SDA dinilai rentan berubah mengikuti fluktuasi harga komoditas.

"Kami cukup support juga dengan misalnya gagasan terkait Dana Abadi Daerah, karena kita tahu cadangan SDA juga pasti akan habis dan juga dia sangat terkait sekali dengan fluktuasi harga," pungkasnya.

Konsep DAD termuat dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Daerah dapat membentuk DAD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). DAD merupakan instrumen investasi jangka panjang untuk menjaga manfaat kekayaan alam tetap dinikmati masyarakat, dengan mengubah modal alam menjadi modal finansial: pokok dana dari eksploitasi SDA dijaga tetap utuh, sementara hasil investasinya membiayai program strategis daerah secara berkelanjutan.

Pembahasan ini mengemuka dalam episode ketiga program Senator Menyapa bertema "Kekayaan Alam Melimpah, Kesejahteraan Lokal Terwujud", yang membahas pemerataan manfaat SDA, pembagian Dana Bagi Hasil (DBH), transparansi penerimaan negara, serta dampak aktivitas industri terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil. Forum itu menghadirkan Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Angelius Wake Kako, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian ESDM Tirta Nugraha Mursitama, serta Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User