Sultan Ibrahim Murka, Pengampunan Najib Razak Picu Ketegangan dengan PM Anwar Ibrahim

Ketegangan antara Raja Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjadi sorotan publik. Pemicunya adalah polemik status tahanan eks PM Najib Razak yang telah mendapat pengampunan dari Sultan pada September lalu. Perselisihan ini muncul saat Anwar tengah menghadapi perpecahan politik di koalisinya.

Pada Jumat (7/11), Sultan Ibrahim melontarkan peringatan keras setelah pemerintahan Anwar menunda pemindahan Najib dari penjara ke tahanan rumah. Pengampunan bersyarat diberikan Sultan pada 18 September, memungkinkan Najib menjalani sisa hukuman kasus korupsi SRC International sebagai tahanan rumah hingga 23 Agustus 2028.

Namun, rencana pemindahan Najib ke kediamannya di Kuala Lumpur batal pada Jumat (6/11). Kejaksaan Agung Malaysia (AGC) mendadak meminta penangguhan karena masih ada persoalan hukum terkait kasus lain yang harus dijalani Najib. Pembatalan ini terjadi setelah UMNO, partai yang pernah dipimpin Najib, membayar denda RM50 juta (Rp223 miliar) sebagai syarat pengampunan.

Najib sempat keluar penjara untuk pemeriksaan gigi sebelum dipindahkan ke rumahnya. Namun, AGC turun tangan sehingga ia harus kembali ke Penjara Kajang. Sehari setelah penundaan, Sultan Ibrahim mengeluarkan peringatan agar tidak ada pihak yang mempertanyakan keputusan pengampunannya. Istana menegaskan keputusan itu jelas, tegas, dan tidak ambigu, serta tidak berkaitan dengan kasus Najib lainnya.

"Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam perintah pengampunan bersyarat tersebut, setiap argumen yang mempertanyakan keputusan itu sama saja dengan mengarah pada tindakan menentang titah Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong," demikian pernyataan istana, dikutip The Straits Times, Sabtu (7/11). Istana juga menegaskan tidak boleh ada kebingungan dalam pelaksanaan keputusan tersebut.

Perselisihan ini berkaitan dengan dua kasus korupsi Najib. Ia dipenjara sejak Agustus 2022 setelah terbukti menggelapkan RM42 juta (Rp187 miliar) dari SRC International. Hukuman awalnya 12 tahun penjara dan denda RM210 juta (Rp935 miliar), namun pengampunan kerajaan pada 2024 memangkasnya menjadi enam tahun penjara dan denda RM50 juta (Rp223 miliar).

Sultan kembali memberikan pengampunan bersyarat pada September lalu yang memungkinkan Najib menjalani sisa hukuman SRC di bawah tahanan rumah. Masalah muncul karena Najib juga dijatuhi hukuman 15 tahun penjara pada Desember 2025 dalam kasus korupsi dan pencucian uang 1MDB. Pengadilan memerintahkan hukuman itu dijalankan setelah Najib menyelesaikan hukuman SRC. Namun, Najib mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi menolak permohonannya untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman pada 14 Oktober.

AGC meminta pengadilan memberikan kepastian status hukuman SRC setelah Najib membayar denda RM50 juta. Menurut AGC, pengadilan perlu menentukan apakah pembayaran itu hanya memenuhi syarat pengampunan sehingga Najib tetap menjalani sisa hukuman SRC di rumah, atau justru menandai berakhirnya hukuman tersebut secara hukum. Jika hukuman SRC masih berlaku, Najib dapat menjalani sisa tahanan di rumah hingga Agustus 2028, lalu kembali menjalani hukuman 15 tahun kasus 1MDB. Sebaliknya, jika hukuman SRC dianggap berakhir, hukuman 1MDB berpotensi langsung berlaku sehingga Najib harus kembali ke penjara. AGC menegaskan tidak menentang keputusan raja, tetapi meminta kejelasan dari pengadilan agar pengampunan kerajaan berjalan sesuai ketentuan hukum.

Peringatan Sultan Ibrahim meningkatkan tekanan politik terhadap pemerintahan Anwar. UMNO yang menjadi bagian koalisi mendesak agar pengampunan segera dilaksanakan. Sekretaris Jenderal UMNO, Asyraf Wajdi Dusuki, menyatakan dekrit Raja dapat mengindikasikan adanya pembangkangan terhadap kerajaan. UMNO juga menuntut tindakan hukum terhadap pihak yang dianggap menghalangi keputusan tersebut. Ketua Pemuda UMNO, Akmal Saleh, menyatakan sayap pemudanya akan mengajukan laporan polisi untuk menyelidiki penundaan pemindahan Najib.

Di sisi lain, DAP, mitra UMNO dalam koalisi, memiliki pandangan berbeda. Sekretaris Jenderal DAP, Anthony Loke, sebelumnya berjanji mengundurkan diri dari jabatan Menteri Transportasi jika Najib kembali menjalani tahanan rumah. Anwar secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan UMNO membayar denda Najib, meski mengakui partai itu berhak melakukan pembayaran. Perselisihan ini menempatkan Anwar di tengah tuntutan yang saling bertentangan dari mitra koalisinya, sementara Sultan Ibrahim merasa keputusannya soal pengampunan Najib tidak dihormati pemerintah.