Raja Malaysia Murka soal Najib, Anwar Perintahkan Jaksa Agung Segera Menghadap Sultan Ibrahim

Ketegangan antara Istana Negara dan pemerintah Malaysia terkait pelaksanaan pemindahan eks Perdana Menteri Najib Razak ke tahanan rumah kian memanas. Perdana Menteri Anwar Ibrahim pun memerintahkan Jaksa Agung Dusuki Mokhtar untuk segera menghadap Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim, guna mengklarifikasi persoalan tersebut.

Permintaan itu muncul setelah Istana Negara mengeluarkan pernyataan keras yang menegaskan bahwa keputusan pengampunan bersyarat terhadap Najib dari Sultan Ibrahim sudah jelas dan tidak boleh ditafsirkan berbeda. Sultan Ibrahim juga memerintahkan agar pelaksanaan keputusan tersebut tidak ditunda terlalu lama.

Anwar menjelaskan, Sultan Ibrahim telah memberikan pengampunan bersyarat kepada Najib, sehingga seluruh pihak wajib menghormati keputusan kerajaan tersebut. Menurutnya, Jaksa Agung perlu menjelaskan alasan pengadilan menunda perintah itu ketika bertemu dengan raja.

"Saya telah meminta Jaksa Agung (Dusuki Mokhtar) untuk segera meminta audiensi dengan Yang Mulia Raja untuk mengklarifikasi bahwa keputusan (raja) telah diterima dalam kasus SRC, tetapi telah timbul komplikasi karena hal itu melibatkan kasus kedua, yaitu kasus 1MDB," kata Anwar kepada wartawan di Pusat Perdagangan Internasional Selangor (SITC), Minggu (9/11).

Anwar menuturkan, persoalan itu perlu dibahas lebih lanjut sebelum pemerintah mengambil keputusan. Ia pun membuka kemungkinan proses klarifikasi membutuhkan waktu beberapa hari karena pemerintah perlu merujuk persoalan tersebut ke pengadilan. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tidak mempertanyakan kewenangan Yang di-Pertuan Agong dan menyerahkan penjelasan soal persoalan hukum itu kepada Jaksa Agung. Anwar menyebut Dusuki telah meminta audiensi dengan Sultan Ibrahim, namun ia belum mengetahui pasti kapan pertemuan itu berlangsung.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung Malaysia (AGC) menegaskan bahwa permintaan penundaan pelaksanaan tahanan rumah Najib bukan upaya menentang pengampunan bersyarat yang diberikan raja. AGC menyebut persoalan utama berkaitan dengan dampak hukum Surat Putusan Pembebasan yang diterbitkan Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur sehari sebelumnya, yang keluar setelah Najib membayar denda RM50 juta atau sekitar Rp223 miliar.

Pernyataan AGC itu muncul setelah tim hukum Najib, Shafee & Co, menuduh Jaksa Agung bertindak melampaui kewenangan, mengabaikan dekrit kerajaan, dan secara tidak sah melanjutkan penahanan mantan perdana menteri tersebut. Sementara Istana Negara menegaskan perintah pengampunan bersyarat terhadap Najib memiliki ketentuan yang jelas, tegas, dan tidak ambigu, serta tidak berkaitan dengan perkara lain yang menjerat Najib. Istana juga memperingatkan agar tidak ada kebingungan dalam menafsirkan perintah pengampunan itu dan pelaksanaannya tidak boleh mengalami penundaan berkepanjangan.

Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail menyatakan kementeriannya, termasuk Kementerian Penjara, akan mengikuti proses hukum terkait penafsiran Surat Putusan Pembebasan Najib. Ia menjelaskan Kementerian Penjara telah menyerahkan surat dari Pengadilan Tinggi kepada Kejaksaan Agung untuk meminta nasihat hukum pada hari sebelumnya. "Kami tunduk pada nasihat hukum dari Jaksa Agung, yang bertindak sebagai penasihat hukum pemerintah," kata Saifuddin kepada wartawan setelah menghadiri acara komunitas bersama kepolisian Kedah di Kulim.