Said Iqbal Sebut Iuran Pesangon Tak Beratkan Pengusaha, Justru Bisa Dicicil Sejak Awal

Presiden KSPI Said Iqbal menilai kebijakan dana cadangan pesangon dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 tidak membebani pengusaha karena iuran bisa dicicil sejak awal. Ia menyebut skema ini win-win solution bagi buruh dan dunia usaha, dengan usulan ceiling wages agar iuran tetap proporsional. Pengusaha yang lalai menyetor iuran menghadapi sanksi berlapis hingga pidana 4 tahun.

Nov 16, 2026 - 08:02
Updated: 8 hours ago
0
Said Iqbal Sebut Iuran Pesangon Tak Beratkan Pengusaha, Justru Bisa Dicicil Sejak Awal
Said Iqbal Sebut Iuran Pesangon Tak Beratkan Pengusaha, Justru Bisa Dicicil Sejak Awal

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa kebijakan dana cadangan pesangon yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tidak akan memberatkan kalangan pengusaha. Menurutnya, kewajiban pembayaran pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebenarnya sudah lama diatur dalam regulasi ketenagakerjaan maupun standar akuntansi perusahaan.

Said menjelaskan, skema iuran cadangan pesangon justru memberi keringanan bagi pengusaha karena kewajiban tersebut dapat dicicil sejak awal. Kondisi ini berbeda dengan beban yang harus ditanggung secara tunai sekaligus atau berutang ke bank ketika PHK dan efisiensi terjadi. "Nah, sekarang justru pemerintah ingin membantu perusahaan agar bebannya tidak berat nanti saat terjadi PHK. Caranya apa? Kamu cicil," ujar Said dalam konferensi pers daring, Senin (16/11).

Ia menilai kebijakan ini sebagai solusi yang saling menguntungkan atau win-win solution bagi buruh maupun dunia usaha. Salah satu alasannya, ketentuan tersebut tidak diberlakukan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan skema ini, pekerja formal memperoleh kepastian pendapatan saat terkena PHK, sementara perusahaan terhindar dari tuntutan pekerja ketika mengalami kerugian atau pailit.

"Jadi, ini justru win-win. Buruhnya tenang bekerja karena dana pesangonnya sudah ada kalau terjadi sesuatu PHK. Pengusahanya juga tenang tidak dikejar-kejar buruh kalau terjadi rugi atau pailit atau efisiensi," ucap Said.

KSPI pun mengusulkan penerapan batas atas upah atau ceiling wages sebagai dasar perhitungan agar besaran iuran tetap proporsional dan tidak memberatkan perusahaan. Said mencontohkan batas upah tersebut dapat dipatok sebesar tiga kali nilai Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), sehingga perusahaan tidak perlu membayar iuran secara berlebihan untuk pekerja level manajer atau direksi yang bergaji puluhan hingga ratusan juta rupiah.

"Nanti dalam menghitung cadangan dana pesangon juga sebaiknya ada ceiling wages, batas upah. Ya kalau enggak enak bener dong direksi yang upahnya Rp100 juta, kita perusahaan membayar iuran direksi gede," kata Said.

Jika nilai pesangon direksi atau manajer melebihi dana yang terkumpul dari skema batas atas iuran, selisih kekurangannya tetap dibayarkan langsung secara tunai oleh perusahaan. Hal serupa berlaku apabila perusahaan dan serikat pekerja menyepakati nilai pesangon lebih tinggi dari ketentuan undang-undang melalui perjanjian kerja bersama (PKB).

Said juga mengingatkan pengusaha untuk mematuhi kewajiban penyetoran iuran dana cadangan pesangon setelah peraturan pemerintah (PP) terkait resmi diterbitkan. PP tersebut mencakup regulasi teknis pelaksanaan program sekaligus penunjukan resmi lembaga pengelola dana cadangan pesangon oleh pemerintah.

Ia menegaskan undang-undang telah mengatur sanksi berlapis bagi perusahaan yang tidak patuh, mulai dari teguran administratif hingga penutupan izin usaha. "Kalau dia pengusaha tidak membayar iuran dana cadangan pesangon, maka sanksi terberatnya kan penutupan perusahaan," tegas Said. Selain itu, pengusaha yang gagal membayar hak pesangon pekerja saat PHK akibat lalai menyetorkan iuran cadangan pesangon juga menghadapi ancaman pidana penjara. "Pengusaha yang tidak membayar pesangon, pidana 4 tahun. Lihat aja undang-undang yang baru. Akibat dia tidak membayar cadangan pesangon kemudian terjadilah ketidakmampuan membayar pesangon ketika terjadi PHK, padahal iuran dia enggak bayar, kena lagi dia pidana," tuturnya.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User