Kemnaker Bantah Isu Setoran Pesangon ke Danantara, Tegaskan Belum Ada Keputusan Resmi

Kemnaker membantah informasi yang menyebut pengusaha wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara. Pemerintah menegaskan belum menetapkan lembaga pengelola dana tersebut karena aturan pelaksanaan Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih disusun melalui konsultasi publik dengan pengusaha dan pekerja.

Nov 15, 2026 - 08:01
Updated: 2 days ago
0
Kemnaker Bantah Isu Setoran Pesangon ke Danantara, Tegaskan Belum Ada Keputusan Resmi
Kemnaker Bantah Isu Setoran Pesangon ke Danantara, Tegaskan Belum Ada Keputusan Resmi

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menepis kabar yang beredar di media sosial soal kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pemerintah menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai lembaga yang akan mengelola dana tersebut.

Penegasan itu disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri. Menurutnya, informasi yang menyebut pengusaha kini wajib menyetor dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. "Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," ujar Indah dalam keterangan resminya, Sabtu (14/11).

Indah juga menegaskan Kemnaker tidak pernah menyatakan Danantara akan menjadi pengelola dana tersebut. Kemnaker pun tidak pernah menyebut akan bertindak sebagai lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon.

Ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sendiri diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, menurut Indah, aturan itu masih membutuhkan peraturan pelaksanaan sehingga sejumlah aspek teknis kebijakan belum ditetapkan secara final.

Penyusunan aturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan, termasuk kalangan pengusaha, pekerja atau buruh, serta pihak terkait lainnya. "Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," jelasnya.

Nantinya, aturan pelaksanaan akan mengatur sejumlah aspek, mulai dari mekanisme pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawabannya. Karena itu, Indah menegaskan berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker, belum memiliki dasar penetapan resmi dari pemerintah.

Kemnaker mengimbau pengusaha dan pekerja agar tidak mudah mempercayai serta menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi mengenai kebijakan tersebut. Masyarakat diminta mengikuti perkembangan melalui informasi resmi pemerintah.

Indah memastikan setiap perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon akan disampaikan setelah melalui proses pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan. "Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha," pungkasnya.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User