Norwegia Tambah Dana Iklim Rp1,8 Triliun, Indonesia Diakui Berhasil Turunkan Emisi
Norwegia menambah pendanaan iklim untuk Indonesia sebesar US$100 juta atau sekitar Rp1,8 triliun sebagai apresiasi atas penurunan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan periode 2020-2023. Pengumuman disampaikan di sela COP31 Antalya, Turki. Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo menyebut dukungan itu mencerminkan kepercayaan dan komitmen kedua negara.
Pemerintah Norwegia kembali menunjukkan dukungannya terhadap upaya Indonesia menekan emisi gas rumah kaca. Dalam pertemuan bilateral di Paviliun Indonesia pada rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11), Norwegia mengumumkan tambahan pendanaan iklim sebesar US$100 juta atau setara Rp1,8 triliun dengan asumsi kurs Rp18.235 per dolar AS.
Dana tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas capaian penurunan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU) pada periode 2020-2023. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo menyambut baik kontribusi tersebut. Menurutnya, tambahan ini merupakan kontribusi kelima dalam kemitraan kedua negara dan mencerminkan kepercayaan serta komitmen bersama untuk mengubah capaian yang telah terverifikasi menjadi aksi iklim berkelanjutan.
"Pada kesempatan ini, kami menyambut baik pengumuman tambahan kontribusi sebesar US$100 juta dari Norwegia sebagai kontribusi kelima dalam kemitraan ini. Dukungan yang berlanjut ini mencerminkan kepercayaan bersama dan komitmen kita untuk mengubah capaian yang telah terverifikasi menjadi aksi iklim yang berkelanjutan," ujar Hashim.
Hashim menegaskan bahwa dukungan pendanaan internasional menjadi faktor penting dalam memperkuat perlindungan hutan dan pengendalian perubahan iklim. Negara-negara pemilik hutan tropis, menurutnya, perlu mendapatkan dukungan pendanaan yang adil karena turut memberikan manfaat ekologis bagi dunia. Ia juga menekankan bahwa perlindungan hutan tidak hanya soal pelestarian lingkungan, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan, ketersediaan air, dan kesejahteraan masyarakat.
"Bagi Indonesia, melindungi hutan berarti melindungi masyarakat, menjaga ketahanan air dan pangan, serta memperkuat ketahanan nasional. Kemajuan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan," tuturnya.
Kontribusi Norwegia kali ini diberikan melalui skema Results-Based Contribution (RBC) tahap kelima dengan nilai pembayaran US$10 per ton setara karbon dioksida (CO2e). Nilai tersebut naik dua kali lipat dibandingkan empat tahap sebelumnya yang menggunakan tarif US$5 per ton CO2e. Sebelumnya, Indonesia telah menerima total US$216 juta melalui empat tahap kontribusi Norwegia atas penurunan emisi terverifikasi untuk periode 2016-2017 hingga 2019-2020.
Selain kerja sama dengan Norwegia, Indonesia juga mendorong mekanisme pembiayaan global melalui Tropical Forest Forever Facility (TFFF). Sebagai anggota Dewan TFFF, Indonesia berkomitmen mendorong tata kelola pendanaan yang transparan dan tetap menghormati prioritas pembangunan masing-masing negara. Indonesia telah menyatakan komitmen investasi sebesar US$1 miliar untuk mekanisme tersebut dan siap merealisasikannya seiring langkah kontribusi Brasil.
Di sisi lain, Indonesia terus menggenjot perlindungan hutan melalui target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Program ini diarahkan untuk menekan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan melalui perlindungan hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta restorasi ekosistem gambut dan mangrove. Hingga kini, program perhutanan sosial telah memberikan akses pengelolaan hutan seluas lebih dari 8,3 juta hektare kepada sekitar 1,4 juta keluarga.
Presiden Prabowo Subianto juga mengarahkan peningkatan jumlah personel penjaga hutan dan petugas pemadam kebakaran dari sebelumnya 5.000 menjadi 70.000 orang. Penambahan personel ini ditujukan untuk memperkuat perlindungan kawasan hutan dan konservasi. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat menegaskan bahwa pencapaian target NDC membutuhkan aksi terkoordinasi lintas sektor, dengan sektor kehutanan dan penggunaan lahan memainkan peran penting melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, perlindungan gambut dan mangrove, pemulihan ekosistem, serta pencegahan kebakaran.
Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Sigrun Aasland mengapresiasi capaian Indonesia. "Indonesia telah menunjukkan bahwa kebijakan yang ambisius dan langkah-langkah yang terarah dapat memberikan hasil yang signifikan bagi iklim, alam, dan masyarakat. Melalui kontribusi ini, kami mengapresiasi kemajuan Indonesia dalam melindungi hutan," ujarnya.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)