Pertamina Bidik 13 Lokasi CCS dengan Kapasitas 7,3 GigaTon, Siap Pimpin Ekosistem Karbon Indonesia

PT Pertamina (Persero) menegaskan kesiapannya memimpin pengembangan ekosistem penangkapan dan penyimpanan karbon di Indonesia, mencakup Carbon Capture and Storage (CCS) serta Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS). Langkah ini menjadi bagian utama dari penerapan Dual Growth Strategy perusahaan untuk mendukung pencapaian Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat, sekaligus menyelaraskan dengan agenda Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha (SPPU) Pertamina, Emma Sri Martini, menyampaikan bahwa perusahaan melakukan adaptasi dan merespons dinamika geopolitik global, perubahan iklim, serta disrupsi teknologi dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Hal itu disampaikannya saat memberikan keynote speech dalam International Indonesia CCS Forum (IICCS Forum) 2026 yang berlangsung pada 26-27 Agustus 2026 di Jakarta.

"Saat ini masyarakat dunia berupaya menjaga kelestarian bumi sekaligus memperpanjang siklus hidup bisnis bahan bakar fosil. Melalui Dual Growth Strategy, Pertamina membagi fokus pada dua pilar utama dengan memaksimalkan bisnis utama (legacy business) dan membangun bisnis rendah karbon (low carbon business)," ujar Emma.

Emma menjelaskan, pilar pertama Dual Growth Strategy difokuskan pada penguatan bisnis utama melalui peningkatan produksi dan lifting hulu migas, termasuk penerapan teknologi CCUS atau CO2 EOR untuk peningkatan produksi hulu. Selain itu, ada pembaruan (revamping) dan peningkatan fleksibilitas enam kilang, transformasi bisnis bahan bakar dan ritel guna mengantisipasi era kendaraan listrik (EV), serta penguatan rantai pasok gas dan perkapalan.

Sementara pilar kedua difokuskan pada pengembangan bisnis rendah karbon untuk memperkuat ketahanan energi dan hilirisasi industri nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita nomor 2 dan 5. Langkah ini mencakup ekspansi bahan bakar hayati (biofuel) seperti biodiesel B50, pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) dan bioetanol, ekspansi kapasitas panas bumi melalui PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang menguasai hampir sepertiga cadangan nasional, serta pengembangan ekosistem karbon termasuk CCS/CCUS dan perdagangan karbon.

Menurut Emma, integrasi bisnis Pertamina memberikan perusahaan peran signifikan di seluruh rantai nilai CCS, mulai dari sumber emisi, penangkapan, pencairan (liquefaction), pengangkutan laut, hingga injeksi penyimpanan dan monetisasi karbon. Saat ini Pertamina mengidentifikasi sekitar 13 lokasi studi CCS/CCUS yang tersebar di Sumatra, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi, dengan potensi kapasitas penyimpanan CO2 mencapai 7,3 GigaTon (GT). Salah satu proyek utama yang tengah dikembangkan adalah CCS Hub Asri Basin yang memiliki potensi kapasitas penyimpanan hingga 2,9 GT untuk menampung emisi domestik maupun regional.

"CCS merupakan salah satu kunci utama dekarbonisasi operasional dan perluasan portofolio rendah karbon Pertamina. Untuk menekan biaya unit CCS, kami menerapkan konsep penggunaan infrastruktur bersama (shared infrastructure) melalui regional hub, sehingga para penghasil emisi karbon dapat berbagi sarana penyimpanan," tutur Emma.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menambahkan bahwa pengembangan CCS/CCUS menjadi bagian dari langkah Pertamina membangun bisnis rendah karbon dengan memanfaatkan kapabilitas terintegrasi Pertamina Group dari hulu hingga hilir. "Dengan potensi penyimpanan karbon yang besar, Indonesia memiliki peluang menjadi salah satu pusat pengembangan CCS di kawasan. Pertamina terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah, industri, dan mitra strategis agar potensi tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi Indonesia sekaligus mendukung target dekarbonisasi," ujar Baron.

Untuk mengakselerasi ekosistem CCS yang bernilai komersial (economically viable), Pertamina menekankan pentingnya kolaborasi lintas industri, kepastian skema pendanaan proyek (project financing), serta dukungan regulasi. Dukungan tersebut meliputi regulasi domestik, insentif fiskal, perizinan yang ringkas, maupun keselarasan standar bilateral antarnegara, termasuk sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV), guna mendukung transfer karbon lintas batas.