Pramono Anung Ancam Tindak Tegas Pengusaha yang Abaikan UMP DKI 2027 Rp6,1 Juta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemprov akan menindak tegas pengusaha yang tidak mematuhi UMP 2027 sebesar Rp6.136.941. Kenaikan 7,1 persen itu ditetapkan melalui Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 dan disebut sebagai jalan tengah yang moderat serta memenuhi aspek kebutuhan hidup layak.

Nov 20, 2026 - 12:02
Updated: 13 hours ago
0
Pramono Anung Ancam Tindak Tegas Pengusaha yang Abaikan UMP DKI 2027 Rp6,1 Juta
Pramono Anung Ancam Tindak Tegas Pengusaha yang Abaikan UMP DKI 2027 Rp6,1 Juta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak akan tinggal diam terhadap pengusaha yang mengabaikan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bakal mengambil sikap tegas bagi pihak yang tidak menjalankan aturan tersebut.

"Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka ya Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu," ujar Pramono di Jakarta Utara, Jumat (20/11).

Pramono menyadari bahwa kesepakatan soal UMP tidak akan pernah bulat sepenuhnya. Menurutnya, baik buruh maupun pengusaha pasti memiliki kepentingan masing-masing dalam pembahasan tersebut.

Meski demikian, ia menilai keputusan penetapan UMP 2027 sudah menjadi yang terbaik bagi semua pihak. Pemprov DKI, kata dia, berupaya mengambil jalan tengah yang moderat dan rasional.

"Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang moderat, rasional yang bisa diterima oleh semuanya dan juga yang memenuhi aspek KHL-nya (kebutuhan hidup layak)," ungkapnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta resmi menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941. Angka itu naik 7,1 persen atau Rp407.065 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang telah ditandatangani Pramono Anung. "Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941," ujarnya.

Pramono mengungkapkan, pembahasan penetapan UMP berlangsung selama tiga hari. Meski tenggat penyelesaian masih hingga Sabtu, Pemprov DKI bersama buruh dan pengusaha berhasil merampungkan pembahasan lebih awal.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User