Modal di Bawah 12 Persen, Izin Usaha BPR LPN Labuh Gunung Resmi Dicabut OJK

OJK mencabut izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung di Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, setelah bank tersebut gagal menyehatkan kondisi keuangan sejak berstatus BDP pada 2025. LPS akan menangani likuidasi dan menjamin simpanan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

Nov 20, 2026 - 00:01
Updated: 1 day ago
0
Modal di Bawah 12 Persen, Izin Usaha BPR LPN Labuh Gunung Resmi Dicabut OJK
Modal di Bawah 12 Persen, Izin Usaha BPR LPN Labuh Gunung Resmi Dicabut OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung yang beroperasi di Jorong Simpang Empat, Nagari Labuh Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Keputusan itu ditetapkan pada 19 November 2026 melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, menjelaskan bahwa pencabutan izin usaha ini merupakan bagian dari langkah pengawasan OJK untuk memperkuat industri perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Menurutnya, persoalan BPR tersebut sudah berlangsung cukup lama sebelum akhirnya izin usahanya dicabut.

Roni mengungkapkan bahwa BPR LPN Labuh Gunung lebih dulu ditetapkan berstatus Bank Perekonomian Rakyat Dalam Penyehatan (BDP) pada 5 November 2025. Status itu diberikan karena kondisi permodalan bank tidak memenuhi ketentuan, terlihat dari rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang berada di bawah 12 persen.

Seiring berjalannya waktu, OJK kemudian menetapkan BPR LPN Labuh Gunung sebagai Bank Dalam Resolusi (BDR) pada 30 Oktober 2026. Keputusan itu diambil setelah pengurus dan pemegang saham diberi kesempatan untuk melakukan langkah penyehatan, terutama menyelesaikan persoalan permodalan dan likuiditas sesuai Peraturan OJK Nomor 28 Tahun 2023.

Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak berhasil memperbaiki kondisi keuangan BPR tersebut. Karena itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengambil alih penanganan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner LPS Nomor 157/ADK3/2026 tertanggal 10 November 2026 yang menetapkan proses likuidasi.

Dalam keputusan tersebut, LPS juga meminta OJK mencabut izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung sebagai bagian dari tahapan penyelesaian bank bermasalah. OJK pun menindaklanjuti permintaan itu berdasarkan ketentuan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023.

Setelah izin usaha dicabut, proses selanjutnya akan ditangani LPS melalui pelaksanaan fungsi penjaminan simpanan dan likuidasi sesuai peraturan perundang-undangan. Langkah itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Di tengah keputusan tersebut, OJK mengimbau seluruh nasabah BPR LPN Labuh Gunung agar tetap tenang dan tidak panik. OJK menegaskan bahwa dana masyarakat yang disimpan di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan penjaminan simpanan yang berlaku.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User