Pakar Korea Selatan Beri Resep ke Jakarta: Naikkan Tarif Parkir hingga Batasi Lahan
Pakar transportasi Universitas Hanyang Korea Selatan, Ko Joon Ho, menyarankan Jakarta menaikkan tarif parkir dan membatasi lahan parkir di pusat kota untuk menekan penggunaan mobil pribadi. Kebijakan ini dinilai efektif karena masyarakat sensitif terhadap pengeluaran langsung. Namun, ia mengingatkan perlunya penegakan aturan parkir liar dan penyediaan transportasi umum yang memadai.
Pakar transportasi dari Universitas Hanyang, Korea Selatan, Ko Joon Ho, memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Jakarta untuk mengurangi kemacetan. Salah satu caranya adalah dengan menaikkan tarif parkir dan membatasi ketersediaan lahan parkir di kawasan pusat kota. Menurutnya, langkah ini dapat mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan kembali penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum.
Joon Ho menjelaskan bahwa kebijakan tarif parkir merupakan bagian dari instrumen transportation demand management (TDM) atau manajemen kebutuhan transportasi. Pendekatan ini bertujuan mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi, terutama di kawasan perkotaan yang mengalami kepadatan lalu lintas. "Untuk mengendalikan penggunaan mobil pribadi, kita bisa menaikkan tarif parkir. Kita juga bisa menetapkan kawasan bebas mobil. Dengan cara itu, penggunaan mobil pribadi dapat dikurangi," ujarnya dalam pertemuan bersama delegasi MRT Media Fellowship di Universitas Hanyang Korea Selatan, Kamis (19/11).
Ia mencontohkan kebijakan di Seoul, Korea Selatan. Banyak warga memilih tidak menggunakan mobil ketika menuju pusat kota karena tarif parkir yang tinggi. Pemerintah setempat juga membatasi jumlah tempat parkir yang tersedia di kawasan pusat kota. "Jika masyarakat tahu bahwa tempat parkir di suatu kawasan terbatas, mereka tidak akan membawa mobil ke sana," kata Joon Ho.
Menurut Joon Ho, tarif parkir menjadi instrumen yang efektif karena pengeluaran tersebut langsung dirasakan oleh pengguna kendaraan. Ia menyebut biaya parkir sebagai out-of-pocket money, yakni uang yang harus dikeluarkan langsung dari kantong seseorang. "Orang sangat sensitif terhadap pengeluaran langsung dari kantong mereka. Karena itu, penalti ekonomi seperti ini bisa sangat efektif," ujarnya.
Meski demikian, Joon Ho mengakui bahwa kebijakan pembatasan kendaraan pribadi berpotensi mendapat penolakan di awal penerapannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjelaskan alasan kebijakan tersebut kepada masyarakat, termasuk membatasi penggunaan mobil pribadi di kawasan tertentu. Selain itu, ia mengingatkan pemerintah perlu memperketat penindakan terhadap parkir liar. "Kebijakan parkir harus disertai penegakan aturan yang kuat. Parkir ilegal juga harus dibatasi dengan tegas," tegasnya.
Joon Ho juga menekankan bahwa pembatasan kendaraan pribadi harus berjalan beriringan dengan penyediaan transportasi umum yang memadai. Pemerintah harus lebih dulu memperhatikan infrastruktur dan kualitas layanan transportasi publik agar masyarakat memiliki alternatif perjalanan. Saat berkunjung ke Jakarta, ia mengamati masih banyak masyarakat menggunakan sepeda motor dan layanan transportasi daring. Ia juga menilai fasilitas pejalan kaki belum memadai, sementara cuaca dan kualitas udara menjadi faktor lain yang membuat orang enggan berjalan kaki.
"Pemerintah harus fokus menyediakan lebih banyak infrastruktur dan layanan transportasi umum. Tanpa layanan yang memadai, masyarakat tidak akan menggunakan transportasi umum secara lebih aktif," kata Joon Ho. Ia menambahkan edukasi dan kampanye juga dapat digunakan untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik. Namun, penyediaan layanan tetap menjadi langkah awal karena peningkatan permintaan dapat mengikuti ketersediaan layanan.
Dalam paparannya, Joon Ho juga menjelaskan bahwa Seoul menerapkan kawasan transportasi hijau atau Green Transportation Zone di pusat kota. Di kawasan tersebut, kendaraan dengan emisi tinggi, khususnya kendaraan kategori emisi Grade 5, dibatasi. Sistem kamera pengenal pelat nomor atau automatic number plate recognition (ANPR) digunakan untuk mengidentifikasi kendaraan yang masuk. Kendaraan yang masuk dalam kategori tersebut dikenai denda sekitar US$100 atau setara Rp1,8 juta (kurs Rp18.276 per dolar AS) setiap kali memasuki kawasan.
Joon Ho turut memaparkan persoalan pertumbuhan kendaraan di Seoul. Meski jumlah penduduk kota itu menurun dibandingkan era 1990-an, jumlah kendaraan yang terdaftar justru terus bertambah. Saat ini, sekitar 3 juta mobil tercatat di Seoul. Pertumbuhan kendaraan tersebut menimbulkan biaya sosial akibat kemacetan, yang dihitung dari dampak kepadatan lalu lintas, emisi, dan kecelakaan. Dalam materi paparannya, ia juga menunjukkan temuan bahwa 20 persen kelompok pelaku perjalanan menghasilkan sekitar 80 persen total emisi karbon dioksida (CO2) dari aktivitas perjalanan. Temuan itu menjadi salah satu alasan perlunya pengendalian penggunaan mobil pribadi dan peningkatan pemakaian transportasi umum, terutama kereta bawah tanah.
Seoul telah menjalankan reformasi transportasi umum pada 2004, termasuk perubahan sistem pembayaran, penerapan jalur khusus bus di median jalan, serta pembenahan sistem operasional bus. Dalam perkembangannya, kebijakan transportasi kota tersebut semakin diarahkan pada pendekatan yang berorientasi pada manusia, termasuk mendorong penggunaan sepeda dan berjalan kaki. Seoul juga melakukan penataan ruang jalan dengan membongkar sejumlah jalan layang dan mengurangi lajur kendaraan untuk memperluas ruang pejalan kaki. Salah satu contohnya adalah kawasan Gwanghwamun, yang sebelumnya memiliki 10 lajur kendaraan dan kemudian ditata ulang dengan menyediakan lebih banyak ruang bagi pejalan kaki. Joon Ho menilai penyediaan transportasi umum, pengendalian kendaraan pribadi, serta perbaikan fasilitas pejalan kaki perlu berjalan bersama agar masyarakat memiliki pilihan perjalanan yang lebih layak selain menggunakan mobil.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)