UMP Jakarta 2027 Dinilai Kalah dari Bekasi-Karawang, KSPI Siap Seret Pramono Anung ke PTUN
KSPI mengancam menggugat penetapan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6,13 juta ke PTUN karena dinilai lebih rendah dari perkiraan upah minimum Bekasi dan Karawang. Sebelum itu, KSPI akan meminta Gubernur Pramono Anung merevisi UMP menjadi Rp6,21 juta, dengan tenggat dua pekan. KSPI juga mendesak penetapan UMP Jakarta tidak lagi dilakukan lebih awal dibanding UMK daerah lain.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyiapkan langkah hukum terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027. Nilai UMP Jakarta yang ditetapkan Rp6.136.941 dinilai berpotensi lebih rendah dibanding upah minimum di Bekasi dan Karawang, padahal biaya hidup di ibu kota jauh lebih tinggi.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan rencana gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) itu telah dibahas bersama pimpinan KSPI DKI Jakarta. Namun sebelum menempuh jalur hukum, serikat buruh akan lebih dulu mengirim surat kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk meminta revisi keputusan UMP.
"Kalau gubernur tidak mau revisi, saya sudah diskusi dengan kawan-kawan buruh DKI Jakarta pimpinannya dari KSPI maka KSPI DKI akan mengajukan PTUN," kata Said dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11).
Menurut Said, setelah surat disampaikan, gubernur memiliki waktu paling lama dua pekan untuk menjawab. Jika permintaan revisi ditolak, KSPI DKI akan melanjutkan gugatan ke PTUN. Ia memperkirakan seluruh proses tersebut memakan waktu sekitar 30 hari, bergantung pada tahapan administrasi dan jalannya persidangan.
Said menilai masih ada ruang untuk memperjuangkan revisi karena UMP 2027 baru mulai berlaku pada 25 Januari 2027. Salah satu alasan utama penolakan buruh adalah perbandingan nilai upah Jakarta dengan daerah penyangga. Ia memperkirakan upah minimum Bekasi dan Karawang bisa mencapai Rp6,2 juta hingga Rp6,35 juta jika kenaikannya berada di kisaran 7,1 persen sampai 8 persen.
"Upah minimum DKI Jakarta Rp6,136 juta itu lebih rendah dari UMP Bekasi dan Karawang," ujarnya.
Selain menyiapkan gugatan, KSPI dan Partai Buruh meminta Pramono merevisi UMP DKI Jakarta 2027 dari Rp6.136.941 menjadi Rp6,21 juta. Said menjelaskan angka itu merupakan usulan unsur buruh dalam Dewan Pengupahan DKI Jakarta dengan indeks alfa 1,0, sementara gubernur menetapkan kenaikan dengan alfa 0,77.
KSPI juga mengusulkan perubahan mekanisme penetapan upah minimum untuk tahun berikutnya. Said meminta pemerintah pusat, DPR, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli agar penetapan UMP DKI Jakarta tidak dilakukan lebih dahulu dibandingkan penetapan UMK di daerah lain.
"Sebaiknya untuk tahun depan, saya akan mengusulkan pada pemerintah pusat dan DPR dan Menaker, UMP DKI itu jangan ditetapkan lebih dulu, karena DKI tidak ada UMK, UMP DKI itu seharusnya ditetapkan bersamaan dengan UMK," kata Said. Menurutnya, penetapan UMP Jakarta lebih awal berpotensi menimbulkan persoalan ketika daerah penyangga menetapkan upah minimum yang lebih tinggi.
Di luar jalur hukum dan usulan perubahan mekanisme, KSPI dan Partai Buruh berencana menggelar aksi di Balai Kota DKI Jakarta. Said juga meminta DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur untuk menjelaskan dasar penetapan UMP 2027.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)