Ruang Laut Indonesia Seluas 6,4 Juta Km Persegi, Ini Alasan Penataannya Tak Bisa Ditunda

Indonesia memiliki laut seluas 6,4 juta kilometer persegi dan garis pantai 108 ribu kilometer yang menuntut penataan serius. KKP menekankan ruang laut yang tidak diatur memicu tumpang tindih dan konflik, seperti kasus pagar laut ilegal di Tangerang dan sedimentasi di Morodemak. Pemerintah pun membentuk Ditjen Penataan Ruang Laut dan menyiapkan Global MSP Conference 2026 di Bali.

Nov 21, 2026 - 00:02
Updated: 1 day ago
0
Ruang Laut Indonesia Seluas 6,4 Juta Km Persegi, Ini Alasan Penataannya Tak Bisa Ditunda
Ruang Laut Indonesia Seluas 6,4 Juta Km Persegi, Ini Alasan Penataannya Tak Bisa Ditunda

Indonesia menyimpan kekayaan besar di ruang biru seluas 6,4 juta kilometer persegi dengan garis pantai mencapai 108 ribu kilometer. Luasan itu bukan sekadar angka, melainkan ruang yang menyimpan potensi ekonomi sekaligus menuntut pengelolaan yang tertata agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Amehr Hakim menegaskan pentingnya pengaturan ruang laut. Menurut dia, ruang yang dibiarkan tanpa aturan jelas akan memicu tumpang tindih kepentingan. "Kalau ruang tak diatur, ditentukan, ya tumpang tindih. Ketika itu terjadi berantem terus. Akhirnya karena tidak selesai, semua tidak jalan padahal semua sektor ekonomi bagus," ujarnya di Surabaya.

Karena itu, tata ruang laut harus dirumuskan secara jelas dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan yang memanfaatkan laut. Persoalan tumpang tindih ini bukan sekadar teori. Pada 2024 hingga awal 2025, muncul kasus pagar laut misterius di Tangerang, Banten, yang membentang sepanjang 30,16 kilometer dan sempat mengganggu aktivitas nelayan serta pembudidaya.

Setelah ditelusuri, pagar laut tersebut dinyatakan ilegal karena tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari KKP. Kementerian kemudian menyegel, membongkar, dan menertibkan pagar laut itu. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pembongkaran tersebut menjadi langkah awal mengembalikan fungsi ruang laut yang sempat terganggu.

Contoh lain ketidakteraturan tata ruang laut terjadi di perairan Morodemak, Demak, Jawa Tengah. Sedimentasi di kawasan itu membuat nelayan kesulitan mengoperasikan kapal keluar masuk muara, terutama saat air surut. Fenomena ini dipicu perubahan tata guna lahan di daratan, aliran sedimen dari daerah aliran sungai, hingga pemanfaatan ruang pesisir dan laut yang tidak terintegrasi antara darat dan laut.

Kasus Morodemak menjadi pengingat bahwa penataan kawasan pesisir yang berkelanjutan diperlukan untuk menjaga keseimbangan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi. Penataan ruang laut yang baik juga harus mampu mengendalikan risiko lingkungan, menjaga konektivitas ekosistem pesisir, serta melindungi mata pencaharian warga yang bergantung pada laut.

Sejalan dengan itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres No. 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai tindak lanjut, Menteri Trenggono pada 10 Februari 2025 mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2025 yang mengatur pembentukan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL).

Ditjen PRL bertugas menata ruang laut melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, KKP akan menggelar Global Marine Spatial Planning (MSP) Conference and Expo 2026 di Bali pada 25-27 November. Forum internasional itu akan dihadiri pemimpin dunia, pakar, pemangku kepentingan laut, hingga investor untuk membahas penataan ruang laut yang memberi manfaat jangka panjang, termasuk memperkuat hukum dan regulasi. Acara ini mengusung tema "Unlocking, Securing, Transforming: From Ocean Planning to Sustainable Blue Investment."

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User