Alasan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Belum Terapkan Pajak Kekayaan untuk Konglomerat

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan pemerintah belum menerapkan pajak kekayaan karena aset konglomerat berasal dari penghasilan yang sudah dipajaki. Ia menilai penerapan wealth tax butuh kajian mendalam soal konsep kekayaan hingga aset yang jadi objek pajak. Usulan Celios didukung untuk dikaji, namun pembahasan kebijakan berada di kewenangan DJSEF Kementerian Keuangan.

Nov 16, 2026 - 20:01
Updated: 1 day ago
0
Alasan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Belum Terapkan Pajak Kekayaan untuk Konglomerat
Alasan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Belum Terapkan Pajak Kekayaan untuk Konglomerat

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkap alasan pemerintah belum menerapkan pajak khusus atas kekayaan atau wealth tax di Indonesia. Menurutnya, kekayaan yang dimiliki seseorang merupakan akumulasi aset dari penghasilan yang pada dasarnya sudah dikenakan pajak sebelumnya.

Pernyataan itu disampaikan Bimo dalam agenda Media Gathering DJP di Bogor, Kamis (12/11). Ia merespons usulan Center of Economic and Law Studies (Celios) mengenai penerapan pajak kekayaan di Indonesia.

Bimo menjelaskan, kekayaan seseorang umumnya terbentuk dari akumulasi aset yang diperoleh melalui penghasilan. Sementara itu, penghasilan tersebut telah menjadi objek pajak sebelumnya. Karena itu, pemerintah hingga kini masih berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kekayaan, akumulasi aset itu kan sebenarnya dari penghasilan yang sudah dipajaki sebelumnya," ujar Bimo.

Meski demikian, Bimo menegaskan pihaknya mendukung apabila pemerintah memiliki arah kebijakan untuk mengkaji penerapan pajak kekayaan. Menurutnya, usulan Celios merupakan rekomendasi berdasarkan data dan analisis lembaga tersebut.

Namun, Bimo menyebut penerapan pajak kekayaan membutuhkan kajian mendalam. Terutama untuk memperjelas konsep kekayaan, penghasilan, hingga aset yang akan menjadi objek pemajakan.

Ia juga menjelaskan bahwa pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan wealth tax berada dalam kewenangan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan. DJSEF dinilai lebih berwenang memberikan penjelasan mengenai perkembangan kajian maupun arah kebijakan pemerintah terkait penerapan pajak kekayaan.

"Secara lebih detilnya apakah sudah dilakukan atau belum, Direktorat Jenderal Strategi Kebijakan Fiskal akan bisa lebih tepat untuk menjawab ini," pungkas Bimo.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User