Pemerintah Wajibkan Perusahaan Setor Dana Pesangon, Siapa yang Paling Layak Mengelolanya?
Pemerintah membentuk Dana Cadangan Pesangon (DCP) lewat UU Nomor 27 Tahun 2026, mewajibkan perusahaan menyetor dana hingga Oktober 2027. Kemnaker menilai skema ini menjamin pesangon pekerja korban PHK, kecuali usaha mikro dan kecil. Namun, muncul pertanyaan soal keamanan dana dan siapa pengelola paling tepat, dengan BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling layak.
Pemerintah tengah menyiapkan skema baru untuk menjamin hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Melalui Dana Cadangan Pesangon (DCP), perusahaan diwajibkan menyetor dana yang nantinya dipakai membayar pesangon ketika terjadi PHK. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, dan perusahaan diberi tenggat hingga Oktober 2027 untuk memenuhinya.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan skema ini dirancang agar pekerja korban PHK tetap menerima pesangon meski perusahaan sedang kesulitan keuangan. Kewajiban setor dana tersebut dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. Meski demikian, kehadiran DCP memunculkan pertanyaan besar: apakah dana ini benar-benar menguntungkan buruh, dan mampukah pemerintah mengelolanya dengan aman?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, menilai DCP bisa memperkuat kepastian pembayaran pesangon. Selama ini, kata dia, ada perusahaan yang tidak memiliki likuiditas cukup, bahkan menghindari atau menunda kewajiban membayar hak pekerja. Namun, manfaat itu hanya akan terasa jika dana benar-benar terlindungi, tercatat sebagai hak pekerja, dan dapat dicairkan dengan cepat saat PHK terjadi.
Menurut Ronny, pengelolaan oleh negara bukan satu-satunya pilihan. Pemerintah bisa berperan menetapkan standar dan mengawasi kepatuhan, sementara pengelolaan dana diserahkan kepada lembaga profesional dengan tata kelola independen. "Yang terpenting, dana tersebut tidak boleh berubah menjadi sumber pembiayaan pemerintah atau tercampur dengan keuangan negara," ujarnya.
Ronny mengingatkan bahwa kapasitas pemerintah membangun sistem pengelolaan dana tidak otomatis menjamin uang pekerja aman. Risiko bisa muncul akibat salah kelola, investasi terlalu agresif, konflik kepentingan, hingga penggunaan dana di luar peruntukannya. Karena itu, DCP harus diperlakukan sebagai dana titipan dengan prinsip fiduciary duty, di mana aset dan rekening dipisahkan dari APBN maupun dana operasional lembaga, serta investasi dibatasi pada instrumen aman dan likuid.
Pengamat ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai keberhasilan kebijakan DCP bukan diukur dari besarnya dana yang terkumpul, melainkan dari kepastian pekerja menerima haknya. "Perlindungan terbaik bukan dana terbesar, melainkan hak yang benar-benar sampai," ujarnya. Ia juga mengingatkan agar dana dipisahkan dari keuangan pemerintah, memiliki pencatatan jelas, dan dilindungi secara hukum.
Syafruddin menyoroti risiko yang bisa timbul jika DCP dikelola negara, mulai dari risiko pasar, likuiditas, operasional, hingga campur tangan politik. Gelombang PHK, menurutnya, dapat meningkatkan kebutuhan pencairan saat nilai aset investasi sedang turun. Karena itu, pemerintah perlu melakukan simulasi tekanan secara berkala, mengutamakan keamanan dan likuiditas investasi, serta melakukan audit dan keterbukaan laporan keuangan. "Tanpa aturan penjaminan yang tegas, janji keamanan hanya bersifat politis," katanya.
Terkait siapa yang paling tepat mengelola dana pesangon, muncul tiga opsi: Danantara Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, atau lembaga baru. Ronny P Sasmita cenderung menilai BPJS Ketenagakerjaan paling layak karena pengalamannya mengelola dana pekerja, dengan catatan pengelolaan DCP harus dipisahkan secara hukum, pembukuan, aset, dan manajemen risiko dari program BPJS yang sudah berjalan. Ia menilai Danantara memiliki mandat investasi berbeda sehingga kurang tepat untuk dana pesangon, sedangkan pembentukan badan khusus butuh biaya dan kapasitas baru.
Syafruddin Karimi senada, menilai BPJS Ketenagakerjaan paling pas karena berpengalaman mengelola administrasi peserta dan klaim, asalkan ada dasar hukum dan pemisahan rekening yang jelas. Ia menekankan prioritasnya adalah lembaga dengan sistem pembayaran cepat dan audit kuat. "Institusi terbaik bukan yang paling besar, melainkan paling mampu menjaga hak," tuturnya. Keduanya mendorong pengawasan berlapis, keterbukaan informasi kepada pekerja, audit independen, serta pelibatan serikat pekerja agar dana pekerja benar-benar aman.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)