ESDM Pastikan Ujung Kulon Bebas Tambang, Tak Ada Satu Pun Izin Diterbitkan
Kementerian ESDM menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan tidak ada satu pun izin tambang yang diterbitkan di kawasan tersebut. Meski sebagian perairan TNUK berpotensi mineral, penetapan wilayah usaha pertambangan tidak otomatis menjadi izin penambangan dan tidak mengubah fungsi kawasan konservasi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) bukan bagian dari wilayah pertambangan. Penegasan ini merespons perhatian publik yang muncul belakangan ini terkait status kawasan konservasi tersebut.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyatakan bahwa TNUK tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Hingga kini, tidak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan, baik di perairan sekitar taman nasional maupun di dalam kawasan TNUK itu sendiri.
"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Anggia dalam rilis Kementerian ESDM.
Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Meski demikian, data dan informasi geologi menunjukkan sebagian wilayah perairan TNUK memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Kendati begitu, Anggia menegaskan penetapan WUP tidak serta-merta membuka jalan bagi aktivitas penambangan. Menurutnya, WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan izin atau persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan.
"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," kata Anggia.
Dalam rilis yang sama, Kementerian ESDM menegaskan komitmennya agar pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dijalankan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.
Isu Ujung Kulon mencuat seiring wacana pemindahan sebagian badak Jawa dari TNUK ke Alas Purwo, Jawa Timur. Pemerintah melalui Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhamad Hidayat, menegaskan Ujung Kulon tetap menjadi rumah utama satwa bercula tunggal tersebut.
"Ujung Kulon tetap menjadi rumah utama Badak Jawa dan harus terus dijaga. Alas Purwo baru dapat dipertimbangkan sebagai habitat kedua jika seluruh persyaratan ekologis dan keamanannya terbukti melalui kajian ilmiah. Tanpa itu, pemindahan tidak akan dilakukan," ujar Hidayat dalam keterangan Bakom, Selasa (17/11).
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)