OJK Siapkan Aplikasi Anti-Scam, Cek Nomor, Link, hingga Rekening Sebelum Bertransaksi
OJK tengah menyiapkan aplikasi anti-scam yang memungkinkan masyarakat memeriksa legalitas nomor telepon, tautan, dan rekening sebelum bertransaksi. Aplikasi yang masih dalam tahap sandbox ini akan terhubung dengan basis data sejumlah lembaga dan berpotensi dilengkapi AI untuk analisis jaringan penipuan. Langkah ini didorong lonjakan laporan penipuan digital dari 18 ribu menjadi lebih dari 700 ribu dalam sekitar dua tahun.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan sebuah aplikasi anti-scam yang dirancang untuk membantu masyarakat memeriksa keamanan nomor telepon, tautan, hingga rekening sebelum melakukan transaksi. Aplikasi ini dikembangkan agar masyarakat dapat mengenali potensi penipuan digital sejak awal.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono menjelaskan, aplikasi tersebut nantinya bisa digunakan untuk memastikan apakah nomor telepon yang menghubungi legal atau ilegal, tautan yang diterima palsu atau tidak, serta rekening tujuan transfer aman atau pernah dipakai untuk penipuan. "Kami akan melaunch anti-scam apps. Tujuannya adalah memberikan jawaban kepada masyarakat ketika mereka harus bertanya," ujar Dicky dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11).
Saat ini pengembangan aplikasi masih berada pada tahap sandbox. Sistemnya akan terhubung dengan berbagai basis data milik sejumlah lembaga, mulai dari daftar hitam nomor telepon dari sektor telekomunikasi, informasi rekening dari Komdigi, hingga data dari asosiasi, OJK, dan Bank Indonesia (BI). Menurut Dicky, integrasi data itu diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang lebih lengkap sebelum bertransaksi.
Ke depan, aplikasi berpotensi dilengkapi teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk melakukan analisis jaringan penipuan. "Nanti kalau sudah terhubung semua, bisa kita tambahkan dengan AI yang bisa melakukan network analysis," katanya. Dicky juga mengakui pengembangan aplikasi ini tidak hanya mengandalkan anggaran internal OJK, tetapi turut mendapat bantuan dari Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan Gates Foundation.
Menurut Dicky, aplikasi ini penting karena masyarakat selama ini belum memiliki satu tempat yang mudah diakses untuk memeriksa berbagai informasi mencurigakan, mulai dari pesan singkat, tautan di internet, hingga tawaran produk keuangan. Ia berharap pengembangan dapat dilakukan secara bertahap dengan memperluas integrasi data dari berbagai kementerian dan lembaga.
Pengembangan aplikasi anti-scam juga didorong oleh meningkatnya laporan penipuan digital yang diterima otoritas. Dicky mengungkapkan jumlah laporan yang masuk sejak kehadiran Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) melonjak dari sekitar 18 ribu menjadi lebih dari 700 ribu dalam kurun waktu sekitar dua tahun. "Dalam jangka waktu dua tahun lewat sedikit, dari 18 ribu ketika ada IASC, sekarang ini laporannya sudah lebih dari 700 ribu," ungkapnya.
Dicky menilai penanganan penipuan digital kini semakin kompleks karena satu transaksi dapat melibatkan banyak pihak, mulai dari perbankan, penyedia jasa sistem pembayaran, payment gateway, merchant, agregator merchant, platform digital, perusahaan telekomunikasi, hingga vendor pihak ketiga. Kondisi itu membuat konsumen kerap kesulitan menentukan pihak yang harus dihubungi ketika mengalami masalah atau kehilangan uang. "Bagi industri, ini adalah ekosistem. Tapi bagi konsumen, mereka hanya lihat satu pengalaman. Pengalaman kehilangan uang," kata Dicky.
Karena itu, ia menegaskan perlindungan konsumen tidak cukup hanya mengandalkan penanganan pengaduan setelah masyarakat menjadi korban. Upaya pencegahan harus dilakukan sejak sebelum transaksi berlangsung. "Pengaduan adalah titik ketika konsumen sudah mengalami masalah. Itu terlambat. Pelindungan yang efektif itu bekerja jauh sebelum itu. Harus lebih proaktif di depan," ujarnya. Ia juga meminta industri jasa keuangan memperkuat keamanan transaksi dan data, menyampaikan informasi serta biaya secara transparan, dan memastikan konsumen diperlakukan secara adil, dengan industri sebagai lini pertahanan pertama, otoritas sebagai lini kedua, dan aparat penegak hukum sebagai lini ketiga.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)