Kepala BGN Sambangi Menkeu Purbaya, Anggaran MBG 2027 Dipangkas Jadi Rp240,2 Triliun

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mendatangi Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat, Jumat (28/8), untuk bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Agenda pertemuan itu membahas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus rencana pemangkasan anggarannya.

Pertemuan tersebut menjadi yang pertama bagi Sudaryono dengan Purbaya sejak ia menjabat sekitar sebulan sebagai kepala BGN. Meski begitu, ia menegaskan koordinasi teknis antara jajaran BGN dan Kementerian Keuangan sebenarnya sudah berjalan sebelumnya.

Menurut Sudaryono, sinkronisasi anggaran menjadi tujuan utama pertemuan itu, mencakup anggaran tahun depan, pelaksanaan anggaran tahun berjalan, hingga sisa anggaran. "Kita tentu saja kan koordinasi dengan Kementerian Keuangan wajib ya. Ya apapun kan apakah anggaran tahun depan, apakah pelaksanaan anggaran tahun ini, sisa anggaran dan lain-lain," ujarnya sebelum menemui Purbaya.

Ia menambahkan, MBG mengelola anggaran yang besar sehingga pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan kementerian lain, terutama Kementerian Keuangan. "Intinya kita ingin sinkronisasi semua lah. Saya kira ini kolaborasi. Pemerintah ini kan semua kementerian tuh saling kolaborasi, enggak ada sekat-sekat," kata Sudaryono.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp820,8 triliun. Dari jumlah itu, MBG melalui BGN direncanakan menerima Rp240,201,5 miliar atau sekitar Rp240,2 triliun. Angka ini lebih rendah dibanding alokasi MBG 2026 yang mencapai Rp268 triliun. Target penerima manfaat pun turun dari 82,9 juta orang pada 2026 menjadi 72,1 juta orang pada 2027.

Penajaman penerima manfaat menjadi salah satu arah kebijakan MBG 2027, selain perbaikan tata kelola dan penataan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. BGN telah menyisir sejumlah sekolah swasta yang dinilai tidak membutuhkan MBG, dan sekitar 80 sekolah swasta elite di seluruh Indonesia dikeluarkan dari daftar penerima.

"Salah satunya kan kita ingin itu, dapat-enggak dapat tuh kan pasti ada urusannya sama uang kan. Jadi kalau dapat berarti nambah uang, kalau enggak dapat kurangi uang, kan gitu," kata Sudaryono. Ia mencontohkan SMA Taruna Nusantara dan Kemala Bhayangkari sebagai sekolah yang tidak lagi mendapat alokasi MBG karena berasrama dan menyediakan kebutuhan pangan sendiri. Kebijakan itu disebut sudah berjalan dan masyarakat dapat mengecek status alokasi sekolah melalui Radar MBG.

Sudaryono menegaskan pengurangan penerima tidak hanya berasal dari pengecualian sekolah swasta elite. BGN menemukan sekitar 6 juta penerima manfaat tercatat ganda, misalnya siswa yang terdaftar di pesantren sekaligus tercatat sebagai siswa SMP. "Ada pengurangan sekitar 6 jutaan lah. 6 jutaan penerima manfaat yang itu ternyata misalnya dia terdaftar di pesantren. Di pesantrennya ada namanya, tapi di SMP juga dia selain di pondok pesantren kan dia ternyata siswa SMP. Jadi ada double-double itu semua kita sisir," ujarnya.

Selain data penerima, BGN menemukan persoalan penyaluran anggaran ke SPPG. Sebanyak 414 dapur disebut telah menerima dana meski belum beroperasi. BGN menarik kembali dana tersebut dan mengembalikannya ke kas negara sebesar Rp311 miliar. "Ada 414 dapur yang ternyata dapurnya belum beroperasi tapi sudah dikirimin duit. Nah, itu kan uangnya sudah kita ambil, kita kembalikan ke kas negara Rp311 miliar," kata Sudaryono. Ia memastikan penyisiran masih berlanjut untuk menata penerima manfaat sekaligus pelaksanaan anggaran MBG.