Investor Asing Soroti Kunci Masuknya Dana Swasta ke Transisi Energi Indonesia

Jaringan investor Asia, Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC), menegaskan bahwa kejelasan peta jalan transisi ketenagalistrikan menjadi faktor penentu bagi masuknya investasi swasta berskala besar ke Indonesia. Organisasi yang mengelola aset lebih dari US$30 triliun itu menilai target transisi energi hanya akan berubah menjadi realisasi investasi jika kebutuhan pembiayaan, kesiapan daftar proyek, dan pembagian risiko dijelaskan secara terperinci.

Pandangan tersebut tertuang dalam laporan terbaru AIGCC berjudul 'Investor Expectations for Power-Sector Transition Roadmaps in Asia'. Laporan itu memetakan harapan investor terhadap perencanaan transisi ketenagalistrikan di kawasan Asia, dengan Indonesia menjadi salah satu dari tiga studi kasus bersama Korea Selatan dan Malaysia.

Bagi Indonesia, AIGCC menilai persoalan utama bukan lagi ketiadaan perencanaan, melainkan bagaimana kerangka kebijakan yang sudah ada diselaraskan dan dijalankan. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 menargetkan tambahan kapasitas 69,5 gigawatt, dengan tiga perempatnya berasal dari energi terbarukan dan penyimpanan energi. Kebutuhan investasinya diproyeksikan mencapai US$188 miliar.

Dari jumlah itu, sekitar 73 persen diharapkan berasal dari modal swasta melalui skema independent power producer (IPP). Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP) dalam Just Energy Transition Partnership (JETP) juga disebut menawarkan jalur yang lebih ambisius dan berorientasi investor, meski sifatnya tidak mengikat.

"Sekitar 73 persen dari kebutuhan investasi US$188 miliar dalam RUPTL diharapkan berasal dari modal swasta. Artinya, keberhasilan rencana ini sangat bergantung pada kesiapan investor untuk masuk," ujar CEO AIGCC Rebecca Mikula-Wright dalam keterangan resmi, Senin (26/10).

Menurut laporan AIGCC, kelayakan investasi bergantung pada sejumlah faktor, yakni kelayakan pembiayaan proyek, keberlanjutan keuangan PLN, realisasi pembangunan jaringan, serta penanganan batu bara termasuk pembangkit captive yang melayani kawasan industri. Mikula-Wright menegaskan investor tidak menuntut Indonesia menaikkan ambisi, melainkan meminta kejelasan jalur untuk memobilisasi modal pembiayaan.

"Posisi Indonesia amatlah penting bagi transisi ketenagalistrikan di kawasan Asia Tenggara, dan para investor sudah mulai melirik Indonesia. Roadmap yang terpadu dan layak investasi akan memungkinkan mereka untuk berkomitmen dalam skala yang sepadan dengan potensi pertumbuhan negara tersebut," ujarnya.

Peluncuran laporan ini bertepatan dengan sejumlah perkembangan yang dinilai mendukung peningkatan investasi energi terbarukan, salah satunya lelang Program Mentari Nusantara I oleh PLN untuk proyek tenaga surya berkapasitas 1.225 megawatt. Program itu dikemas dalam satu paket pengadaan guna memberikan skala ekonomi dan kepastian proyek bagi investor.

AIGCC merekomendasikan lima area prioritas bagi pembuat kebijakan di Indonesia. Pertama, menyelaraskan peta jalan transisi energi nasional, sektor ketenagalistrikan, dan JETP, termasuk soal pembangkit captive dan target penurunan emisi. Kedua, memperjelas mekanisme pengadaan, tarif, jaminan pembayaran, risiko nilai tukar, dukungan pemerintah, dan pendapatan PLN agar proyek layak dibiayai.

Ketiga, menetapkan arah transisi untuk penghentian pembangkit batu bara dan captive, termasuk skema pembiayaan, kompensasi, kapasitas pengganti, dan transisi berkeadilan. Keempat, memastikan kesiapan teknologi dan jaringan listrik serta membuka akses informasi proyek bagi investor. Kelima, meningkatkan transparansi melalui keterbukaan asumsi pasar karbon, pelaporan kemajuan, dan dialog rutin dengan investor serta pemangku kepentingan lain.

"Laporan ini tidak menyerukan strategi baru. Yang dibutuhkan adalah menghubungkan rancangan kebijakan transisi energi yang sudah ada menjadi jalur implementasi yang jelas dan berguna bagi investor," kata Mikula-Wright.