Indonesia Desak Laut Dijadikan Solusi Iklim, Bukan Sekadar Korban di COP31 Turki

Indonesia mengambil langkah tegas dalam forum internasional dengan mendorong agar ekosistem laut tidak lagi dipandang sekadar objek yang terdampak perubahan iklim, melainkan menjadi bagian penting dari solusinya. Upaya ini disampaikan melalui Dialog Laut dan Perubahan Iklim pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa penguatan peran laut dalam agenda iklim global sejalan dengan komitmen Indonesia mengembangkan ekonomi biru. Menurutnya, perlindungan dan pemulihan ekosistem laut bukan hanya soal menjaga keseimbangan lingkungan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan iklim dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

"Laut harus menjadi bagian penting dari solusi perubahan iklim global. Indonesia memiliki potensi ekosistem pesisir dan laut yang besar, seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, yang harus kita jaga dan pulihkan," kata Trenggono, Minggu (15/11).

Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano yang mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan tiga prioritas utama Indonesia. Pertama, penguatan hasil COP31. Kedua, keberlanjutan proses kerja sama kelautan dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC). Ketiga, percepatan implementasi aksi iklim berbasis ekosistem laut.

"Keputusan COP31 perlu mengakui laut sebagai bagian dari solusi perubahan iklim. Hasil dan pesan utama dari dialog tahun ini harus terintegrasi secara nyata ke dalam pilar-pilar aksi iklim, terutama pendanaan dan adaptasi," ujar Irwan.

Bagi Indonesia, mangrove, padang lamun, dan terumbu karang merupakan infrastruktur alami yang berperan penting dalam memperkuat ketahanan ekosistem, menjaga ketahanan pangan, serta menopang mata pencaharian masyarakat pesisir. Ketiganya juga dinilai sebagai solusi berbasis alam kelautan yang berpotensi besar mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Irwan juga menekankan pentingnya keberlanjutan Mandat Glasgow yang telah membentuk ruang dialog mengenai laut dalam kerangka UNFCCC. Indonesia mendukung penyusunan peta jalan kelautan multiyears yang selaras dengan Perjanjian Paris, dengan pelaksanaan secara sukarela, menghormati kondisi nasional masing-masing negara, dan berorientasi pada dukungan implementasi.

Pada aspek implementasi, Indonesia telah mengintegrasikan ekosistem mangrove dan padang lamun ke dalam dokumen Second NDC dengan target rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare. Indonesia juga tengah memperkuat landasan regulasi nasional untuk pengembangan pendanaan karbon biru, termasuk melalui Peraturan Menteri mengenai Nilai Ekonomi Karbon di sektor kelautan.

Meski demikian, Irwan mengingatkan bahwa pelaksanaan berbagai komitmen kelautan masih membutuhkan dukungan internasional. Indonesia mendorong perluasan akses terhadap pendanaan berbasis hibah, penguatan dukungan pengembangan proyek, perbaikan sistem pelacakan pendanaan kelautan, serta peningkatan kapasitas negara dalam mengembangkan potensi karbon biru menjadi aksi iklim di tingkat regional.

"Banyak komitmen kelautan masih bergantung pada dukungan. Kita membutuhkan akses yang lebih luas terhadap pendanaan hibah, dukungan pengembangan proyek, pelacakan pendanaan kelautan yang lebih baik, serta penguatan kapasitas agar potensi karbon biru dapat diwujudkan menjadi aksi iklim nyata," kata Irwan.