Indonesia dan 17 Negara Arab-Islam Kompak Kecam Serangan Israel ke RS Nasser Gaza
Indonesia bersama 17 negara Arab dan Islam mengecam keras serangan udara Israel ke Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, Gaza, yang menimbulkan korban pasien dan tenaga medis. Dalam pernyataan bersama, para menteri luar negeri menilai serangan melanggar hukum humaniter internasional dan merusak gencatan senjata, serta mendesak Israel memenuhi kewajibannya dan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk tanpa hambatan.
Indonesia bersama 17 negara Arab dan Islam menyuarakan kecaman keras terhadap serangan udara Israel ke Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, Jalur Gaza. Serangan tersebut menimbulkan korban di kalangan pasien dan tenaga medis. Kecaman disampaikan melalui pernyataan bersama para menteri luar negeri yang diunggah di akun X resmi Kementerian Luar Negeri RI pada Minggu (15/11).
Selain Indonesia, pernyataan bersama itu disampaikan oleh menteri luar negeri Aljazair, Djibouti, Mesir, Yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Turkiye, dan Uni Emirat Arab. Para menlu menegaskan bahwa serangan terhadap fasilitas medis merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional yang memberikan perlindungan khusus bagi rumah sakit dan tenaga kesehatan.
Dalam pernyataan tersebut, para menlu juga mengecam berlanjutnya serangan Israel terhadap warga sipil Palestina, termasuk serangan ke tenda dan lokasi lain yang menampung pengungsi. Menurut mereka, serangan-serangan itu merusak gencatan senjata serta upaya memulihkan keamanan dan stabilitas di Gaza, dan dinilai tidak sejalan dengan Rencana Komprehensif Presiden AS Donald Trump.
Para menlu menyatakan keprihatinan mendalam atas pembatasan yang diberlakukan Israel terhadap bantuan kemanusiaan, material tempat penampungan seperti tenda, karavan, dan rumah bergerak, serta pasokan medis. Pembatasan itu dinilai memperdalam bencana kemanusiaan di Gaza menjelang musim dingin. "Tempat penampungan yang tidak memadai serta memburuknya layanan air, sanitasi, dan kesehatan menempatkan nyawa warga sipil dalam risiko serius, terutama anak-anak dan bayi, yang bisa kembali meninggal akibat paparan suhu beku," bunyi pernyataan tersebut.
Para menlu mendesak Israel mendengar seruan komunitas internasional dan Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk meningkatkan bantuan. Israel juga diminta segera dan sepenuhnya memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Sharm El-Sheikh, Rencana Komprehensif Trump, dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 tahun 2025. "Israel harus menjunjung gencatan senjata, melindungi warga sipil dan fasilitas medis, serta menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan yang aman, berkelanjutan, dan tanpa hambatan dalam jumlah yang memadai, termasuk tempat penampungan serta pasokan dan peralatan pemulihan awal untuk memulihkan infrastruktur penting," tegas para menlu.
Israel juga diminta mengizinkan badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan menjalankan mandatnya tanpa halangan. Menurut pernyataan itu, komitmen tahap pertama semestinya berlaku sejak penandatanganan dan harus dilaksanakan tanpa penundaan atau syarat tambahan, termasuk syarat politik dan keamanan yang menghambat akses kemanusiaan. "Bantuan kemanusiaan yang mendesak harus berjalan terlepas dari kemajuan pada tahap-tahap berikutnya," lanjut pernyataan tersebut.
Para menlu juga meminta Amerika Serikat dan Dewan Perdamaian, sesuai peran masing-masing, meningkatkan upaya agar Israel menjalankan komitmen tersebut sepenuhnya dan mencabut seluruh pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga kredibilitas kesepakatan dan memperkuat gencatan senjata. Para menlu menegaskan tekad bekerja sama dengan mitra kawasan dan internasional untuk memperkuat gencatan senjata, menjalankan seluruh tahap rencana tersebut, dan meningkatkan bantuan kemanusiaan demi meringankan penderitaan rakyat Palestina.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)