Pengusaha Wajib Sisihkan Dana Pesangon, Kemnaker Ungkap Tenggat Oktober 2027
Kemnaker mengungkap kewajiban pengusaha menyisihkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang dikelola lembaga pemerintah. Diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2026, perusahaan punya waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana. Usaha mikro dan kecil dikecualikan, sementara pelanggar akan dikenai sanksi administratif bertahap.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyiapkan skema baru dalam perlindungan hak pekerja setelah berakhirnya hubungan kerja. Salah satunya adalah kewajiban bagi pengusaha untuk menyisihkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang nantinya dikelola oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mulai berlaku pada 28 Oktober lalu.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa UU ini dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi ekosistem ketenagakerjaan, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja. Menurutnya, kehadiran DCP akan memastikan pekerja yang terkena PHK tetap menerima hak dasarnya, yaitu pesangon.
"Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon," ujar Indah dalam acara Sosialisasi UU No. 27 Tahun 2026 pada Jumat (13/11), dikutip dari Youtube akun @NgoPiSIK.
Indah menjelaskan bahwa mekanisme DCP mewajibkan perusahaan untuk langsung memperhitungkan potensi kewajiban pesangon sejak awal mempekerjakan karyawan tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). "Dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika yang bersangkutan ter-PHK, dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon," jelasnya.
Ketentuan rinci mengenai DCP diatur dalam Pasal 253 hingga Pasal 258 UU tersebut. Pasal 253 ayat (1) mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK, namun kewajiban ini dikecualikan bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Sumber dana berasal dari aset pengusaha yang dicadangkan dalam neraca keuangan perusahaan setiap tahun, kemudian ditempatkan pada lembaga pemerintah yang ditunjuk dan dicatat sebagai aset pekerja yang bersangkutan.
Pengelolaan dana harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, keamanan, kemanfaatan bagi pekerja, serta kepastian pengembalian aset pengusaha apabila terjadi kelebihan dana. Dana yang terkumpul juga dikelola secara terpisah dari aset lembaga pengelola. Besaran penyediaan dan pemupukan dana dilakukan sejak terjadinya hubungan kerja, dengan ketentuan teknis lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Saat pekerja mengalami PHK, dana cadangan pesangon dibayarkan langsung oleh lembaga pemerintah kepada pekerja berdasarkan permohonan pengusaha. Jika nilai dana yang dicadangkan lebih kecil dari hak pesangon, pengusaha wajib membayar kekurangannya secara langsung. Sebaliknya, sisa dana setelah hak pekerja dilunasi dikembalikan kepada pengusaha. Apabila hubungan kerja berakhir bukan karena PHK, lembaga pemerintah wajib mengembalikan seluruh dana kepada pengusaha paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan pengakhiran hubungan kerja.
Terkait tenggat waktu, Pasal 321 dalam ketentuan peralihan menegaskan bahwa penyediaan dan pemupukan dana cadangan pesangon mulai berlaku paling lambat satu tahun terhitung sejak UU Nomor 27 Tahun 2026 diundangkan. Dengan demikian, perusahaan memiliki waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana pesangon ke lembaga pemerintah yang ditunjuk. Bagi perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban ini, pemerintah menyiapkan sanksi administratif bertahap mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)