Pengadilan Tinggi Malaysia Perintahkan Najib Jalani Sisa Hukuman di Rumah, Kejaksaan Masih Tunda Pembebasan

Pengadilan Tinggi Malaysia mengambil langkah baru dalam perkara mantan Perdana Menteri Mohd Najib Abdul Razak. Hakim Aslam Zainuddin memerintahkan Pengadilan Panitera mengeluarkan perintah yang memungkinkan Najib menjalani sisa hukumannya sebagai tahanan rumah. Perintah itu dikeluarkan setelah majelis hakim mendengar argumen pengacara Najib dan Wakil Jaksa Penuntut Umum pada Selasa (10/11) siang waktu setempat.

Menurut Aslam, perintah baru tersebut pada dasarnya membatalkan perintah tanggal 5 November dan menggantikannya dengan perintah yang membolehkan Najib menjalani sisa hukuman dari vonis kasus korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di kediamannya. Keputusan ini menjadi babak penting bagi Najib yang telah lama mendekam di balik jeruji besi.

Najib dijadwalkan menjalani sisa dua tahun hukuman penjara setelah membayar denda RM50 juta atau sekitar Rp222 miliar sebagai bagian dari pengampunan bersyarat. Partai Najib, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), menyatakan denda tersebut telah dibayarkan ke Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur pada 6 November. Sebelumnya, UMNO membuka donasi bernama Najib Razak Solidarity Fund pada September lalu agar publik dapat berkontribusi, namun kampanye itu kini telah ditutup.

Meski denda sudah dibayar, Kejaksaan Agung menunda pembebasan Najib dari Penjara Kajang. Alasan yang disampaikan adalah kebutuhan klarifikasi karena perintah pengadilan tanggal 6 November dinilai tidak jelas dan berpotensi cacat. Penundaan ini membuat status pembebasan Najib masih menunggu proses hukum lebih lanjut.

Najib telah dipenjara sejak Agustus 2022 setelah pengadilan tertinggi Malaysia menguatkan vonis dalam kasus korupsi terkait penggelapan dana investasi negara 1MDB. Ia mendirikan 1MDB tak lama setelah menjabat perdana menteri pada 2009. Para penyelidik menduga setidaknya US$4,5 miliar dicuri dari dana tersebut dan dicuci oleh rekan-rekan Najib melalui berbagai rekening bank di Amerika Serikat maupun negara lain.

Pada 2020, Najib mulanya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 210 juta ringgit karena penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran kepercayaan kriminal, serta pencucian uang senilai 42 juta ringgit. Kemudian pada Januari 2024, Dewan Pengampunan yang diketuai raja saat itu mengurangi hukuman menjadi enam tahun dan menurunkan denda menjadi 50 juta ringgit.

Keputusan dewan pengampunan tersebut menandai penggunaan tahanan rumah yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai bentuk pengampunan kerajaan di Malaysia. Kini, dengan perintah pengadilan terbaru, nasib Najib berada di persimpangan antara menjalani sisa hukuman di rumah atau tetap berada di Penjara Kajang sambil menunggu klarifikasi dari pihak kejaksaan.