Target Pembangunan Padang 2026 Tak Tercapai, Fadly Amran Minta OPD Benahi Perencanaan

Pemerintah Kota Padang menggelar rapat bulanan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan Tahun Anggaran 2026. Rapat yang dipimpin Wali Kota Padang Fadly Amran itu berlangsung di Ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin (14/9), dan dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Evaluasi tersebut menyoroti realisasi fisik dan keuangan hingga Agustus yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Pemaparan awal disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi mengenai capaian kegiatan pembangunan tahun ini. Kondisi itu menjadi perhatian Fadly Amran yang meminta setiap OPD meninjau kembali perencanaan serta target kegiatan yang telah disusun.

Menurut Fadly, target pembangunan harus ditetapkan secara realistis dengan mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan dan kondisi di lapangan. Ia menegaskan agar OPD tidak memasang target terlalu tinggi yang pada akhirnya tidak mampu dicapai. Perencanaan, katanya, harus disesuaikan dengan kemampuan serta kondisi yang ada.

Selain evaluasi capaian 2026, rapat membahas sejumlah program strategis. Salah satunya Smart Surau yang dipaparkan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi Ismail. Pada tahun ini, sebanyak 26 masjid di Kota Padang menerima bantuan hibah untuk pembangunan ruang digital masjid yang dilengkapi fasilitas Wi-Fi gratis. Fadly meminta pembangunan ruang digital tersebut memenuhi standar yang ditetapkan serta memberikan kenyamanan bagi anak-anak, baik untuk belajar maupun bermain.

Pembahasan lain menyangkut bantuan rehabilitasi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak bencana banjir Sumatera pada November 2025. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Teddy Antonius memaparkan bahwa Kota Padang mendapatkan alokasi bantuan bagi 3.206 pelaku usaha dengan total nilai bantuan mencapai Rp9,6 miliar. Fadly mengingatkan agar pendataan penerima dilakukan secara jelas dan akurat supaya tidak ada pelaku UMKM yang memenuhi kriteria tertinggal dari bantuan.

Sektor pelayanan publik juga menjadi bagian evaluasi melalui pemaparan Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya mengenai program digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos). Kota Padang menjadi salah satu dari tujuh kota di Pulau Sumatera yang ditetapkan sebagai lokasi percontohan digitalisasi Bansos. Program itu diarahkan untuk mempercepat dan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Fadly meminta pendataan tetap menjangkau warga yang belum tersentuh teknologi agar digitalisasi tidak membuat kelompok tertentu terlewat dari akses pelayanan dan bantuan.

Dalam rapat tersebut, Fadly Amran juga meminta seluruh kepala OPD mulai mempersiapkan program pembangunan untuk 2027. Persiapan sejak dini dinilai penting sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota Padang sebagai kota pintar (smart city) dan kota sehat. Sejumlah agenda lain turut menjadi perhatian, antara lain kelanjutan kerja sama dengan Hildesheim, bantuan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, bantuan spesifik BAZNAS, keindahan kota, penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga penanganan narkoba.

Fadly menekankan agar evaluasi capaian pembangunan tidak berhenti pada peninjauan angka realisasi. Setiap OPD diharapkan mampu mengidentifikasi kendala pelaksanaan program, menyempurnakan perencanaan, serta memastikan target berikutnya dapat dicapai secara lebih terukur. Ia juga mendorong seluruh kepala OPD terus berinovasi dalam menjalankan program dan pelayanan publik, termasuk mencari sumber pendapatan lain agar tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rapat bulanan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Inspektur Sonny Budaya Putra, serta pimpinan OPD lainnya.