Sisa Anggaran Rp945 Triliun Harus Dibakar dalam Dua Bulan, Mampukah Pemerintah?

Kementerian Keuangan mengejar realisasi belanja negara Rp945,2 triliun pada November-Desember. Menkeu Suahasil Nazara meminta percepatan belanja prioritas, sementara ekonom Rahma Gafmi menilai target itu mungkin secara administratif namun mengingatkan risiko kualitas serapan, inefisiensi, hingga potensi mark-up jika hanya mengejar penghabisan anggaran.

Nov 17, 2026 - 12:02
Updated: 8 hours ago
0
Sisa Anggaran Rp945 Triliun Harus Dibakar dalam Dua Bulan, Mampukah Pemerintah?
Sisa Anggaran Rp945 Triliun Harus Dibakar dalam Dua Bulan, Mampukah Pemerintah?

Pemerintah menghadapi tantangan besar menjelang penutupan tahun anggaran. Kementerian Keuangan mencatat masih ada anggaran belanja negara senilai Rp945,2 triliun yang harus direalisasikan sepanjang November dan Desember. Jumlah itu menjadi sorotan karena harus dibelanjakan hanya dalam dua bulan terakhir.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah mempercepat sekaligus menuntaskan belanja prioritas. Menurut dia, percepatan diperlukan agar manfaat anggaran bisa segera dirasakan masyarakat. "Kita ingin memastikan bahwa uang rakyat dipakai dengan baik, belanjanya cepat, namun efisiensinya juga tetap muncul," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (13/11).

Guru Besar Ekonomi Moneter Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menilai secara teknis administratif dan historis, membelanjakan Rp945,2 triliun dalam dua bulan bukan hal mustahil. Pola belanja pemerintah, baik di kementerian/lembaga maupun Transfer ke Daerah, memang selalu melonjak signifikan pada kuartal keempat. "Banyak kontrak pengadaan, proyek infrastruktur fisik, dan pencairan termin akhir yang memang dijadwalkan selesai dan dibayarkan pada November dan Desember," kata Rahma kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/11).

Meski begitu, Rahma mengingatkan pentingnya melihat kualitas penyerapan anggaran, bukan sekadar angka administratif. Menurut dia, anggaran yang cair secara administratif belum tentu memberi dampak ekonomi yang optimal. Ia juga menyoroti risiko percepatan pencairan tanpa verifikasi lapangan yang memadai ketika target dikejar dalam waktu singkat.

Di tingkat daerah, penyerapan APBD kerap tersendat di penghujung tahun akibat hambatan administrasi pengadaan dan kehati-hatian birokrasi. "Suntikan dana dari pusat terkadang mengendap, sementara di perbankan daerah sebelum benar-benar dibelanjakan sehingga membuat daya serap tidak merata," ujarnya.

Rahma menegaskan percepatan belanja tidak boleh berubah menjadi ajang menghabiskan anggaran atau budget absorption syndrome. Pola itu berpotensi menimbulkan inefisiensi dan mark-up, terutama pada proyek pengadaan barang dan jasa yang dikejar menjelang akhir tahun. Risikonya mencakup penurunan mutu, minimnya pengawasan kualitas, hingga pemborosan anggaran.

Sebagai langkah konkret, ia menyarankan pemerintah memfokuskan belanja pada pos non-fisik dan Transfer ke Daerah yang sudah matang. Proyek infrastruktur fisik dinilai berisiko jika dipaksakan rampung dalam dua bulan karena rawan mangkrak atau turun kualitas. Alokasi besar sebaiknya diarahkan pada percepatan penyaluran bantuan sosial dan program perlindungan sosial yang lebih cepat diserap serta berdampak langsung pada daya beli masyarakat kelas bawah.

Pemerintah pusat juga dapat mempercepat transfer Dana Alokasi Khusus fisik maupun non-fisik bagi daerah yang dokumen persyaratannya sudah siap, disertai pendampingan administratif agar dana tidak macet di kas daerah. Selain itu, kontrak yang sudah berjalan perlu dioptimalkan dan pembukaan proyek baru di ujung tahun sebaiknya dihindari. Prioritas diarahkan pada penyelesaian serta pembayaran termin akhir proyek tahun jamak yang progres fisiknya sudah mendekati 90 hingga 99 persen.

Untuk memperlancar proses, Rahma mendorong penguatan pengawasan melalui tim satuan tugas atau desk asistensi khusus dari Kementerian Keuangan, LKPP, dan BPKP. Tim itu bertugas mendampingi kementerian/lembaga yang pagu anggarannya masih besar namun serapannya lambat. "Pendampingan ini bertujuan mempercepat proses administrasi pencairan tanpa melanggar rambu-rambu hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga birokrasi tidak takut untuk mengeksekusi anggaran," ujarnya. Upaya tersebut juga perlu dibarengi pemanfaatan sistem pembayaran digital pemerintah untuk mempercepat transaksi belanja operasional rutin dan memangkas birokrasi berlapis di tingkat satuan kerja.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User