OJK Peringatkan Aset Dapen Bisa Menyusut jika Dana Pesangon Dikelola di Luar Program Pensiun

OJK mendorong pengelolaan Dana Cadangan Pesangon masuk ke ekosistem dana pensiun sesuai UU Nomor 27 Tahun 2026. Ogi Prastomiyono menilai jika dana itu dialihkan ke lembaga khusus di luar program pensiun, aset industri dana pensiun justru menyusut karena dana di DPLK bakal ditarik keluar. OJK memperkirakan total dana kompensasi pesangon mencapai Rp100 triliun hingga Rp150 triliun.

Nov 17, 2026 - 16:02
Updated: 9 hours ago
0
OJK Peringatkan Aset Dapen Bisa Menyusut jika Dana Pesangon Dikelola di Luar Program Pensiun
OJK Peringatkan Aset Dapen Bisa Menyusut jika Dana Pesangon Dikelola di Luar Program Pensiun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pemerintah memasukkan pengelolaan Dana Cadangan Pesangon ke dalam ekosistem dana pensiun. Dorongan ini muncul seiring rencana penetapan lembaga khusus pengelola dana tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan skema itu penting agar industri dana pensiun nasional tidak semakin tergerus dan kehilangan sumber aset kelolaan. Menurut dia, aturan baru tersebut kini memicu polemik di masyarakat karena Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunan belum diterbitkan.

Ogi menjelaskan selama ini dana cadangan pesangon dicatat secara internal oleh perusahaan atau dititipkan pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Jika dana itu dialihkan ke lembaga khusus di luar program pensiun, aset industri dana pensiun berpotensi menyusut karena dana yang sudah terhimpun di DPLK bakal ditarik keluar.

"Kalau dia masuk bukan ke program pensiun, bukan membesar, malah ngempes ya. Karena dana cadangan pesangon yang ada di DPLK akan keluar masuk ke lembaga khusus tadi itu," ujar Ogi dalam diskusi bersama wartawan di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/11).

Ogi menilai industri dana pensiun saat ini memang tengah mengalami tekanan likuiditas akibat tingginya pencairan manfaat oleh peserta, sementara penambahan peserta baru berjalan lambat. Padahal, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menargetkan rasio aset dana pensiun mencapai 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto pada 2045, sedangkan saat ini rasio aset dana pensiun Indonesia baru sekitar 8 persen terhadap PDB.

"Tahun 2045 kan enggak jauh lagi. Mana mungkin lompat dari 8 persen ke 60 persen kalau program dana pensiun itu tidak ada inovasi produk-produk baru seperti dana cadangan ini," ujar Ogi.

OJK menyatakan terbuka terhadap siapa pun pengelola yang nantinya ditunjuk pemerintah melalui PP, baik BPJS Ketenagakerjaan, DPLK, maupun lembaga khusus bentukan baru. Namun, Ogi menekankan syarat mutlak bahwa lembaga tersebut harus berstatus sebagai penyelenggara program dana pensiun. Jika dikelola sebagai program pensiun, dana cadangan pesangon dinilai dapat memberikan keuntungan bagi pekerja dan perusahaan berupa fasilitas insentif pajak yang tidak didapatkan jika dikelola sebagai dana investasi biasa.

Ogi menambahkan pengelolaan dana pesangon tidak boleh langsung melompat ke penempatan investasi. Dana harus dihimpun dan diakumulasikan terlebih dahulu sebagai program pensiun, baru kemudian sebagian dana yang belum dibutuhkan untuk pembayaran klaim jangka pendek dapat dikerjasamakan dengan manajer investasi.

Dalam kesempatan sama, Deputi Komisioner Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengungkapkan berdasarkan survei internal, total dana kompensasi pesangon di Indonesia diperkirakan mencapai Rp100 triliun hingga Rp150 triliun. Ia menjelaskan pengelolaan dana cadangan pesangon memiliki kompleksitas tinggi karena terdapat sekitar 23 pemicu pencairan manfaat, dengan pemicu terbesar adalah pekerja memasuki usia pensiun dan kondisi di luar usia pensiun seperti pemutusan hubungan kerja.

OJK saat ini aktif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyusunan draft PP agar pengelolaannya tetap berada dalam koridor pengawasan dana pensiun. "Pengelolaan investasinya itu tidak bisa hanya sekadar bagaimana kita mengoptimalkan hasil investasi, bukan itu tujuannya. Tapi bagaimana kemudian investasi itu dikaitkan dengan karakteristik kewajibannya dan memastikan di setiap titik itu kalau terjadi kita punya dana yang cukup untuk membayar kewajiban, termasuk risiko catastrophic-nya kalau terjadi PHK massal," tutur Iwan.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User