Nepal Dihantam Banjir Bandang, PM Balendra Shah Justru Tolak Tawaran Tim SAR dari India hingga China

Perdana Menteri Nepal Balendra Shah kembali menjadi perhatian publik setelah pemerintahannya menolak tawaran bantuan tim pencarian dan penyelamatan (SAR) dari sejumlah negara asing di tengah bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Nepal. Bencana tersebut menewaskan hampir 400 orang, sementara sekitar 1.400 orang lainnya dilaporkan hilang, sebagian besar merupakan turis mancanegara.

Seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Nepal mengungkapkan bahwa pemerintah menerima banyak permintaan resmi maupun tidak resmi dari berbagai negara dan organisasi internasional untuk mengirimkan tim penyelamatan. India menjadi salah satu negara yang menawarkan bantuan, namun permintaan itu ditolak. "Kami juga menerima permintaan serupa dari China dan negara-negara lain, tapi kami menolak permintaan tersebut," ujar pejabat Kemlu tersebut, seperti dikutip Straits Times, Jumat (28/8). Selain India dan China, sejumlah negara lain yang turut menawarkan bantuan antara lain Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Sri Lanka, dan Bangladesh.

Balendra Shah sendiri bukan sosok biasa di dunia politik Nepal. Pria berusia 36 tahun itu merupakan mantan rapper yang beralih ke dunia politik dan resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Nepal setelah memenangkan pemilihan umum dengan suara telak pada Maret lalu. Kemenangan tersebut menjadikannya sebagai pemimpin negara termuda di dunia, dengan janji membawa perubahan di tengah kekecewaan masyarakat terhadap korupsi, nepotisme, dan dominasi elite politik yang selama ini melanda Nepal.

Sebelum terjun ke politik, Shah dikenal luas sebagai rapper yang vokal mengkritik korupsi dan ketidaksetaraan sosial. Ia pernah merilis lagu penuh optimisme tentang masa depan Nepal yang mendapat lebih dari dua juta penonton hanya dalam beberapa jam setelah dirilis, dengan lirik berbunyi "Nepal yang tak terpecah, kali ini sejarah sedang dibuat." Salah satu lagu terkenalnya, "Balidan" yang berarti pengorbanan, telah ditonton sekitar 14 juta kali di YouTube dan mengkritik kesenjangan ekonomi serta kondisi warga Nepal yang bekerja di luar negeri.

Shah lahir pada 1990 di Naradevi, Kathmandu, sebagai anak bungsu dalam keluarganya. Ayahnya bekerja sebagai praktisi Ayurveda, sedangkan ibunya mengurus keluarga. Ia menempuh pendidikan teknik di Kathmandu dan Karnataka, India. Namanya mulai dikenal pada 2013 setelah memenangkan kontes rap populer di Nepal, dengan penampilan khas berupa kacamata hitam persegi, blazer hitam, dan celana panjang hitam.

Karier politik Shah dimulai pada 2022 ketika ia maju sebagai kandidat independen dalam pemilihan wali kota Kathmandu dan berhasil mengalahkan kandidat dari partai-partai yang telah lama mendominasi pemerintahan Nepal. Selama menjabat sebagai wali kota, ia berupaya membersihkan kota, melestarikan warisan budaya masyarakat adat, dan memberantas korupsi. Ia juga merobohkan bangunan ilegal untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, meskipun kebijakan itu menuai kritik dari pedagang kaki lima dan warga di permukiman kumuh.

Popularitas Shah semakin menguat ketika Nepal dilanda protes besar pada September tahun lalu. Demonstrasi yang dipicu larangan media sosial itu berkembang menjadi kemarahan terhadap korupsi, pengangguran, serta stagnasi ekonomi. Sebanyak 77 orang tewas dalam kerusuhan tersebut, dan banyak korban dilaporkan merupakan demonstran yang ditembak polisi. Para demonstran bahkan menggunakan lagu Shah berjudul "Nepal Haseko" yang berarti "Nepal yang Tersenyum" selama aksi protes berlangsung.

Setelah tiga tahun menjabat sebagai wali kota ibu kota Kathmandu, Shah bergabung dengan Partai Rastriya Swatantra (RSP) sebagai kandidat perdana menteri. Ia menjalankan kampanye dengan gaya berbeda dari politikus lain, lebih banyak berkomunikasi dengan pemilih melalui media sosial. Melalui platform tersebut, ia menyampaikan sejumlah janji, termasuk pemberantasan korupsi, reformasi peradilan, dan penciptaan 1,2 juta lapangan kerja baru. Strategi itu berhasil, dengan RSP meraih kemenangan besar dalam pemilihan umum pada 5 Maret. Shah bahkan menggulingkan mantan perdana menteri KP Sharma Oli di daerah pemilihan Jhapa 5, yang telah lama menjadi benteng kekuasaan Oli.

Meski demikian, Shah tidak luput dari kritik. Sebagai wali kota, ia dikritik oleh kelompok hak asasi manusia karena menggunakan polisi secara berlebihan terhadap pedagang kaki lima. Human Rights Watch yang juga menyuarakan kekhawatiran tersebut menyatakan kepada BBC bahwa pemimpin baru sering berusaha menunjukkan hasil dengan cepat. "Kami berharap sebagai perdana menteri, akan ada fokus pada tatanan yang lebih berbasis aturan," kata wakil direktur Asia dari Human Rights Watch, Meenakshi Ganguly. Shah juga sempat memicu kontroversi melalui unggahan di Facebook pada November tahun lalu yang menggunakan kata-kata kasar dan menyebut Amerika Serikat, India, China, serta sejumlah partai politik Nepal, termasuk RSP, sebelum akhirnya menghapus unggahan tersebut.

Ke depan, Shah dan para pemimpin partainya harus menghadapi harapan besar dari para pemilih yang mendambakan perubahan, sekaligus sejumlah tantangan berat. Tantangan tersebut meliputi perang di Timur Tengah tempat jutaan warga Nepal mencari pekerjaan, pengangguran kronis, perekonomian yang lesu, serta kurangnya pengalaman RSP dalam memerintah. Selain itu, pemerintah Shah harus menentukan langkah terhadap hasil investigasi pemberontakan mematikan pada 2025. Pemerintah Nepal pada Kamis mempublikasikan hasil penyelidikan yang merekomendasikan agar mantan Perdana Menteri KP Sharma Oli dituntut, dan kini Shah bersama RSP harus memutuskan bagaimana rekomendasi tersebut akan diterapkan.