Misbakhun Sebut Parameter Desil Sedang Diukur Ulang, Bansos Jangan Sampai Salah Sasaran

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah membenahi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pembenahan itu mencakup pengukuran ulang terhadap parameter yang dipakai untuk menilai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini disampaikan Misbakhun menanggapi sorotan terhadap akurasi data desil yang selama ini menjadi salah satu dasar penentuan penerima program perlindungan sosial.

"Pemerintah kan ingin memperbaiki dengan DTSEN. Dari DTSEN itu nanti perbaikan-perbaikan itu akan dilakukan dan parameter-parameter sedang diukur ulang supaya lebih mengenal, lebih tepat," ujar Misbakhun di Jakarta Selatan, Kamis (27/8).

Menurut Misbakhun, pembenahan data tersebut penting agar kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan subsidi, perlindungan sosial, dan bantuan sosial (bansos), benar-benar menyasar masyarakat yang berhak menerimanya. Ia menekankan bahwa data desil menjadi perhatian karena selama ini dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk menentukan siapa saja yang masuk kategori penerima perlindungan sosial.

Misbakhun juga menyoroti besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk berbagai program perlindungan sosial. Karena itu, ketepatan data menjadi kunci agar dana yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah tidak salah sasaran. "Nah, ini yang sedang kita perbaiki bersama. Jangan sampai kemudian negara sudah menggelontorkan uang yang nilainya sampai ribuan triliun itu kemudian tidak tepat sasaran," katanya.

Selain pembenahan DTSEN, Misbakhun menyebut pemerintah tengah menjalankan sensus ekonomi secara lebih detail. Proses itu termasuk melakukan kalibrasi ulang terhadap baseline Produk Domestik Bruto (PDB). "Makanya, sekarang pemerintah sangat detail dalam hal melakukan sensus ekonomi. Itu yang sedang dijalankan, termasuk baseline PDB-nya sedang dikalibrasi ulang," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah akan terus menyempurnakan DTSEN yang menjadi salah satu dasar penyaluran subsidi dan bansos. Menurutnya, pembenahan dilakukan agar DTSEN dapat menjadi sumber data utama pemerintah dalam merancang hingga mengevaluasi program pembangunan.

"Pemerintah akan terus menyempurnakan DTSEN sebagai sumber utama untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi agar program pembangunan lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel," kata Purbaya dalam Rapat Paripurna Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8).

Dengan pembenahan parameter desil dan penyempurnaan DTSEN, pemerintah berharap penyaluran subsidi serta bansos ke depan semakin akurat. Langkah ini sekaligus menjadi upaya memastikan anggaran perlindungan sosial yang besar benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.