UMP Jawa Barat 2027 Resmi Rp3 Juta, Naik Hampir 30 Persen dari Tahun Ini

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan UMP 2027 naik 29,44 persen menjadi Rp3 juta, atau bertambah Rp682.399 dari tahun sebelumnya. Penetapan memakai formula Kebutuhan Hidup Layak dengan KHL terendah Rp3.096.000 sebagai jaring pengaman agar upah minimum kabupaten/kota tidak jatuh di bawah batas aman.

Nov 21, 2026 - 12:02
Updated: 1 day ago
0
UMP Jawa Barat 2027 Resmi Rp3 Juta, Naik Hampir 30 Persen dari Tahun Ini
UMP Jawa Barat 2027 Resmi Rp3 Juta, Naik Hampir 30 Persen dari Tahun Ini

Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3 juta. Angka itu menandai kenaikan 29,44 persen atau bertambah Rp682.399 dibandingkan UMP 2026. Penetapan disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka pada Sabtu (21/11).

Menurut Kim, dasar perhitungan UMP tahun depan memakai formula Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Nilai KHL terendah di Jawa Barat tercatat Rp3.096.000, sehingga angka Rp3 juta diposisikan sebagai jaring pengaman. Langkah ini dimaksudkan meredam ketimpangan upah antarwilayah sekaligus memastikan standar upah minimum kabupaten dan kota tetap berada di atas batas aman.

Penetapan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Pasal 139 ayat (1) mengatur bahwa UMP dihitung dengan rumus UM(t+1) sama dengan KHL dikali 70 persen. Dengan KHL Provinsi Jawa Barat Rp4.248.132, hasil perkaliannya Rp2.973.692,4, lalu dibulatkan ke atas menjadi Rp3.000.000.

Dedi Mulyadi menjelaskan, pengumuman upah minimum 2027 dilakukan secara bertingkat. Urutannya dimulai dari UMP, dilanjutkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), hingga Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Ia menyebut UMP Rp3 juta sebagai kebijakan jalan tengah untuk menyeimbangkan disparitas tajam antara daerah industri padat modal dan daerah industri padat karya.

Data 2026 menunjukkan kawasan industri seperti Kota Bekasi memiliki UMK tertinggi hingga Rp5,9 juta, hampir menyentuh Rp6 juta, disusul Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Karena struktur upah di wilayah itu, termasuk Purwakarta, Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung, sudah melampaui Rp3 juta, penetapan UMP dinilai tidak berdampak langsung di sana.

Sebaliknya, kebijakan ini berpengaruh signifikan bagi pekerja dan pengusaha industri garmen, tekstil, dan alas kaki di daerah dengan UMK menengah-rendah. Kota Banjar misalnya tercatat Rp2,33 juta pada 2026, Kabupaten Pangandaran sekitar Rp2,3 juta, Kuningan sekitar Rp2,4 juta, Kabupaten Majalengka sekitar Rp2,6 juta, serta Indramayu dan Kabupaten Cirebon sekitar Rp2,7 juta, termasuk Ciamis, Garut, Sukabumi, dan Tasikmalaya.

Kim menegaskan, perusahaan yang keberatan memenuhi UMP dapat mengajukan perkecualian. Pengajuan itu akan diverifikasi berdasarkan aspek administrasi dan kemampuan keuangan, dengan tujuan menjaga kelangsungan usaha sekaligus lapangan kerja.

Terkait UMSK 2026 yang sempat digugat dua kali hingga ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), Dedi Mulyadi menyatakan Pemprov Jabar menerima putusan tingkat banding dan telah menerbitkan perubahan Keputusan Gubernur. Perusahaan yang mampu diwajibkan membayar selisih kenaikan upah UMSK, sedangkan perusahaan yang tidak mampu diputuskan melalui kesepakatan bipartit antara pengusaha dan serikat buruh setempat.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User