Tarif Kurir Online Segera Berubah? Kemkomdigi Kaji Biaya Risiko hingga Parkir
Kemkomdigi tengah mengkaji sejumlah komponen biaya dalam aturan tarif kurir online, mulai dari biaya risiko, handling, weighting, hingga biaya tunggu dan parkir. Usulan ini muncul setelah audiensi dengan FDTOI dan akan diselaraskan dengan Permenhub serta Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.
Pemerintah terus mematangkan aturan tarif pengantaran barang dan makanan melalui kurir online. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) kini mempertimbangkan sejumlah komponen biaya yang selama ini menjadi beban pengemudi, mulai dari biaya risiko, penanganan barang atau handling, penimbangan atau weighting, hingga biaya waktu tunggu dan parkir.
Langkah itu mengemuka setelah Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menerima audiensi Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) di Kantor Pusat Kemkomdigi, Jakarta, Jumat (20/11). Aspirasi dari asosiasi pengemudi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital mengenai pedoman biaya jasa layanan pengantaran barang dan makanan.
"Kemkomdigi mengapresiasi masukan yang diberikan. Sebelumnya kami memang sudah mempertimbangkan masukan-masukan yang diberikan termasuk memasukkan biaya handling dan weighting. Termasuk biaya risk based atau risiko. Ini menjadi salah satu masukan dari Bapak-Bapak sekalian," ujar Meutya dalam pertemuan tersebut.
Menurut Meutya, pengaturan tarif pengantaran barang dan makanan memerlukan pendekatan tersendiri karena karakteristik layanannya berbeda dengan transportasi penumpang. Pengantaran barang memiliki variabel tambahan yang harus diperhitungkan agar struktur biaya jasa benar-benar mencerminkan beban dan risiko yang dihadapi kurir.
Salah satu komponen yang dikaji adalah biaya risiko. Pemerintah akan melihat apakah dimensi dan berat barang perlu dimasukkan dalam perhitungan, termasuk nilai barang yang diantarkan. Kemkomdigi juga mempertimbangkan karakteristik khusus barang yang membutuhkan penanganan tertentu.
"Untuk risiko itu nanti kita lihat apakah dimensi juga kita masukkan di situ. Apakah selain dimensi, berat juga dimasukkan, dan lain-lain. Kemudian ada nilai barang, nanti kita pertimbangkan juga," kata Meutya.
Selain itu, pemerintah mencermati kebutuhan pengaturan biaya tunggu dan parkir. Kedua komponen ini menjadi masukan pengemudi karena aktivitas pengantaran tidak selalu berlangsung dalam kondisi yang sama. Ada barang yang memerlukan waktu penanganan khusus, termasuk makanan yang memiliki batas ketahanan dan waktu pengiriman tertentu.
Meutya menegaskan penyusunan aturan harus dilakukan secara cermat agar mampu mengakomodasi kondisi riil di lapangan sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh pihak dalam ekosistem layanan pengantaran berbasis aplikasi. "Karakteristik pengantaran barang dan makanan ini berbeda, jadi tidak bisa pakai formula yang sama dengan yang mengantar manusia. Meskipun tadi Bapak katakan risikonya sama dengan pengemudi ojek online, tetapi kurir juga membawa barang, termasuk makhluk hidup, makanan yang punya daya tahan, ada waktu-waktu khusus, kemudian biaya tunggu, biaya parkir, dan lain-lain," ujarnya.
Pengaturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Regulasi tersebut menjadi wujud komitmen Presiden untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan tata kelola bagi pengemudi ojek online, perusahaan aplikasi, pelaku UMKM, serta pengguna layanan transportasi digital. Dalam pelaksanaannya, Kemkomdigi memiliki mandat menyusun Peraturan Menteri mengenai pedoman biaya jasa layanan transportasi barang dan makanan.
Namun, Meutya menjelaskan sejumlah komponen penghitungan saling berkaitan dengan kewenangan Kementerian Perhubungan sehingga penyusunannya perlu diselaraskan dengan regulasi dari kementerian tersebut. "Kita memang harus bersama-sama. Jadi saling terkait, kami tidak bisa menentukan sendiri sebelum Permenhub keluar. Hasil pertemuan ini tentu akan kami sampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk didiskusikan lebih lanjut, termasuk bagaimana mengadopsi masukan dari masyarakat, khususnya FDTOI," katanya.
Persoalan yang berada di luar kewenangan Kemkomdigi akan dikoordinasikan dengan lembaga terkait. Salah satunya dugaan praktik monopoli atau tindakan perusahaan yang berpotensi menghilangkan persaingan usaha, yang memerlukan koordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). "Kami bisa melakukan penegakan, baik itu sanksi dan lain-lain, untuk hal-hal lain dari masukan tadi kita bisa koordinasikan dengan institusi atau lembaga lain," tegas Meutya.
Melalui audiensi tersebut, Kemkomdigi berharap penyusunan pedoman biaya jasa pengantaran barang dan makanan dapat menghasilkan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi kerja kurir secara lebih menyeluruh, sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan pengemudi, perusahaan platform, UMKM, dan masyarakat pengguna layanan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)