KKP Kunci Kesepakatan Restorasi 13.500 Hektare Mangrove dan Lamun di COP31 Turki

KKP menjalin komitmen restorasi mangrove dan lamun seluas 13.500 hektare bersama sejumlah mitra dalam rangkaian COP31 di Antalya, Turki. Lokasi yang disiapkan mencakup 5.000 hektare di Pantura, 1.000 hektare di Lombok Timur, dan 7.500 hektare di Sumatera, dengan pelaksanaan mengacu pada Permen KP Nomor 17 Tahun 2026.

Nov 21, 2026 - 12:02
Updated: 1 day ago
0
KKP Kunci Kesepakatan Restorasi 13.500 Hektare Mangrove dan Lamun di COP31 Turki
KKP Kunci Kesepakatan Restorasi 13.500 Hektare Mangrove dan Lamun di COP31 Turki

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan langkah konkret dalam aksi mitigasi perubahan iklim dengan menjalin komitmen restorasi mangrove dan lamun seluas 13.500 hektare. Komitmen tersebut disepakati bersama sejumlah pengembang proyek dan organisasi masyarakat sipil dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki.

Penandatanganan komitmen berlangsung dalam dua momen berbeda. Pada 12 November, KKP menyatakan kesepakatan bersama PT Lentera Karbon Indonesia (Lume Carbon) dan Apolownia. Selanjutnya pada 18 November, komitmen serupa dijalin bersama VNV, PT Yani Kusuma Perkasa (YKP), dan Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI).

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa komitmen ini menjadi wujud nyata kolaborasi pemerintah dengan para mitra untuk memperkuat aksi mitigasi perubahan iklim. Salah satu instrumen yang diandalkan adalah pengelolaan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dari sektor kelautan.

"Pengelolaan NEK sektor kelautan merupakan salah satu strategi mitigasi perubahan iklim global di Indonesia yang selaras dengan Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) dan Perjanjian Paris," ujar Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Sabtu (21/11).

Dari total 13.500 hektare yang menjadi target restorasi, lokasi-lokasinya telah diidentifikasi dan dipersiapkan oleh para mitra. Rinciannya mencakup 5.000 hektare di Pantai Utara Jawa (Pantura), 1.000 hektare di Lombok Timur, dan 7.500 hektare di Sumatera.

Pelaksanaan restorasi akan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026. Regulasi ini memastikan pengelolaan berjalan transparan, berbasis sains, serta menjamin keberlanjutan ekosistem sekaligus kesejahteraan masyarakat pesisir.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara menilai kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan lingkungan melalui restorasi mangrove dan lamun. Ia menyebut lokasi yang telah dipetakan dan menjadi target nasional mencapai 588 ribu hektare.

"Pemerintah mendorong dan membuka peluang keterlibatan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung ocean-based climate solutions," kata Koswara.

Pemerintah juga memastikan instrumen NEK memberi manfaat yang adil bagi masyarakat pesisir. Regulasi yang berlaku mewajibkan setiap proyek menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC), menyusun rencana pembagian manfaat (benefit-sharing plan), serta menyediakan mekanisme pengaduan (grievance mechanism) demi transparansi dan perlindungan kepentingan masyarakat.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User