Korea Selatan Desak Indonesia Beri Insentif untuk Baterai Nikel, Ada Kepentingan Investasi di Baliknya

Pemerintah Korea Selatan mendorong Indonesia untuk memberikan insentif serta kemudahan regulasi bagi baterai berbasis nikel. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV) di Tanah Air sekaligus mendukung keberlanjutan investasi perusahaan-perusahaan Korea yang telah masuk ke sektor tersebut.

Permintaan itu disampaikan Political Section Chief Kedutaan Besar Korea Selatan, Uhm Taeho, dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea (IKJN) di Jakarta, Rabu (26/8). Menurut Uhm, kebijakan insentif tersebut saat ini menjadi salah satu topik yang tengah dibahas antara pemerintah Korea dan Indonesia.

"Kami benar-benar berharap pemerintah Indonesia memberikan insentif dan kemudahan regulasi untuk baterai yang menggunakan nikel, yang akan bermanfaat bagi Indonesia," kata Uhm.

Uhm menjelaskan, Korea memandang pengembangan ekosistem EV di Indonesia sebagai bagian dari kemitraan industri kedua negara. Hyundai Motors, misalnya, telah berinvestasi melalui pembangunan fasilitas manufaktur di Cikarang. Investasi itu disebut turut menyerap tenaga kerja Indonesia, karena perusahaan tidak membawa pekerja Korea untuk mengisi posisi di fasilitas tersebut.

"Kami mempekerjakan orang Indonesia, melatih orang Indonesia, dan mengembangkan tenaga kerja Indonesia. Kami juga benar-benar menyatu dengan industri Indonesia," ujarnya.

Investasi Hyundai tidak berhenti pada perakitan kendaraan. Hyundai juga menggandeng LG CNS untuk membangun pabrik baterai nikel di Indonesia. Langkah tersebut menunjukkan komitmen perusahaan memperluas bisnis di Indonesia, sekaligus relevan dengan posisi Indonesia sebagai salah satu produsen nikel dunia. Selain Hyundai, perusahaan Korea EcoPro disebut telah menanamkan investasi lebih dari US$1 miliar atau setara Rp17,70 triliun di industri peleburan nikel Indonesia.

Menurut Uhm, baterai berbasis nikel memiliki keunggulan karena mudah didaur ulang dan lebih ramah lingkungan, meski biaya produksinya relatif lebih tinggi. Karena itu, Korea berharap Indonesia mempertimbangkan insentif dan kemudahan regulasi untuk jenis baterai tersebut. "Ini adalah salah satu topik yang benar-benar sedang kami diskusikan dengan pemerintah Indonesia. Saya berharap ini bisa menjadi pendalaman lebih lanjut dari kerja sama kita dalam ekosistem EV," katanya.

Dari sisi Korea Selatan, Direktur Divisi Asia Tenggara 1 Kementerian Luar Negeri Korea, Mina Ryu, menyebut kerja sama ekonomi sebagai fondasi awal hubungan kedua negara. Indonesia memiliki sumber daya alam, tenaga kerja muda dan dinamis, serta pasar domestik yang besar, sementara Korea memiliki teknologi, modal, dan pengalaman industri. Kerja sama investasi Korea di Indonesia pun berkembang dari tekstil dan garmen ke elektronik, baja, petrokimia, bioteknologi, hingga kendaraan listrik dan baterai.

Mina mencontohkan fasilitas manufaktur Hyundai yang memproduksi Ioniq 5. Menurutnya, Korea dan Indonesia kini bekerja membangun rantai nilai EV yang menghubungkan nikel Indonesia, baterai, dan kendaraan listrik. Ia juga menyebut Kona Electric memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sekitar 80 persen. Pada KTT April 2026, kedua negara menyepakati peningkatan kerja sama di sektor kendaraan listrik.

Dari pihak Indonesia, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menilai Korea sebagai mitra penting, terutama dari sisi investasi dan teknologi. Komitmen investasi Korea di Indonesia disebut mencapai lebih dari US$11 miliar atau setara Rp194,74 triliun sepanjang 2020-2024. Vahd menyebut kerja sama EV dan energi bersih berkaitan dengan kepentingan Indonesia mempertahankan akses pasar, dan komitmen pengembangan energi alternatif telah berlangsung lintas pemerintahan.

Meski demikian, Vahd mengingatkan tantangan kerja sama kini lebih kompleks akibat rivalitas China-Amerika Serikat dan sejumlah konflik global. Kondisi itu, menurutnya, menuntut Indonesia memiliki fleksibilitas dalam memilih mitra dan menentukan kebijakan. Ia menempatkan pengembangan EV sebagai bagian dari agenda kerja sama lebih besar menuju pertumbuhan hijau yang didorong para pemimpin kedua negara.