Korea Selatan Ajukan Skema Investasi PLTS 100 GWp, Bawa Teknologi dan Serap Tenaga Kerja RI

Korea Selatan membuka peluang bagi perusahaan energi surya asal negaranya untuk masuk ke proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) di Indonesia. Tawaran itu disampaikan dengan skema investasi yang tidak hanya menyertakan modal, tetapi juga teknologi, sekaligus komitmen mempekerjakan dan melatih tenaga kerja Indonesia.

Political Section Chief Kedutaan Besar Korea Selatan, Uhm Taeho, mengakui pihaknya belum memiliki pembahasan rinci soal industri surya dalam proyek tersebut. Meski demikian, Korea berharap proyek PLTS Indonesia tidak dikuasai satu negara saja. "Kami belum memiliki rincian spesifik mengenai industri surya. Namun, kami mengetahui ada beberapa negara dengan perusahaan-perusahaan besar yang sangat menonjol di industri surya. Kami selalu menganjurkan agar proyek ini tidak hanya melibatkan satu negara. Kami berharap negara seperti Korea juga dilibatkan. Kami memiliki industri surya yang sangat baik," kata Uhm dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea (IKJN) di Jakarta, Rabu (26/8).

Menurut Uhm, jika perusahaan surya Korea mendapat kesempatan berinvestasi di Indonesia, pola yang ditawarkan adalah membawa teknologi dan uang, lalu mempekerjakan orang Indonesia di fasilitas yang dibangun. "Jika perusahaan surya kami mendapat kesempatan untuk berinvestasi di sini, di Indonesia, bentuknya adalah kami membawa teknologi dan uang, tetapi kemudian kami akan mempekerjakan orang Indonesia di fasilitas apa pun yang akan kami bangun," ujarnya.

Skema itu, lanjut Uhm, juga mencakup pengembangan tenaga kerja melalui pelatihan serta transfer pengetahuan dan teknologi kepada Indonesia. Ia menyebut hal tersebut sebagai proses yang wajar dalam kerja sama semacam ini. "Ini merupakan proses yang sangat alami untuk mengembangkan tenaga kerja, melatih tenaga kerja, dan mentransfer pengetahuan serta teknologi kepada negara tuan rumah," katanya. Korea pun berharap dapat membicarakan bentuk kerja sama itu secara lebih konkret dengan pemerintah Indonesia.

Dari sisi Indonesia, Head of the Center of the Asia Pacific and Africa Region Policy Strategy Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menegaskan pengembangan energi alternatif merupakan komitmen yang telah dijalankan lintas pemerintahan. Menurut Nabyl, kebutuhan mengurangi emisi bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga kepentingan ekonomi, terutama untuk menjaga akses pasar. "Saat ini bagi Indonesia, kebutuhan untuk melakukan pengurangan karbon lebih dari sekadar kewajiban moral, tetapi juga didorong oleh kebutuhan untuk memiliki akses pasar," ujarnya.

Nabyl menambahkan, komitmen mengembangkan sumber energi alternatif di luar batu bara dan energi fosil sudah dibuat jauh sebelum periode pemerintahan saat ini. Namun, ia menilai pengembangan energi bersih kini berlangsung di tengah situasi global yang lebih rumit, termasuk rivalitas Amerika Serikat dan China serta sejumlah konflik dunia yang memengaruhi prioritas Indonesia dalam memilih mitra dan kebijakan.

"Tantangannya ada di bidang ekonomi, lingkungan, dan juga kesejahteraan. Sekarang situasinya jauh lebih rumit dengan rivalitas China-AS. Kita juga perlu mempertimbangkan sejumlah konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia yang berdampak pada prioritas kita, cara kita memilih mitra, dan pilihan kebijakan kita," kata Nabyl. Ia menilai kondisi itu justru membuka ruang bagi Indonesia dan Korea untuk saling memperbarui pandangan mengenai pilihan kebijakan menghadapi tantangan global.

Nabyl juga menekankan Indonesia perlu tetap fleksibel terhadap perubahan global, termasuk tantangan yang tidak berasal langsung dari hubungan bilateral. "Sejumlah kejutan terjadi saat ini, termasuk di berbagai belahan dunia. Jadi, kita perlu memiliki kesiapan untuk fleksibel dalam menghadapi tantangan seperti ini yang terkadang tidak berasal dari hubungan bilateral kita, tetapi dari negara lain," ujarnya. Ia menempatkan kerja sama energi bersih dan kendaraan listrik sebagai bagian dari agenda lebih besar kedua negara menuju green growth.