Kalah Suara di Pemilu, Netanyahu Disebut Panik dan Cemas Kehilangan Kursi PM

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan tengah dilanda kepanikan setelah gagal meraih suara mayoritas di parlemen pada pemilu Oktober lalu. Kekalahan ini membuat posisinya sebagai kepala pemerintahan terancam dan membuka peluang besar bagi rival politiknya untuk mengambil alih kekuasaan.

Dalam pemilu tersebut, Netanyahu hanya mengantongi 53 kursi di Knesset yang beranggotakan 120 orang. Sementara itu, blok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot meraih 48 kursi, ditambah 19 kursi dari dua partai Arab, sehingga total kekuatan penentang Netanyahu mencapai 67 kursi. Padahal, untuk bisa membentuk pemerintahan, sebuah blok setidaknya harus mengantongi 61 kursi.

Meski tidak ada blok yang mencapai ambang mayoritas, Presiden Israel Isaac Herzog memutuskan menunjuk Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru, bukan Netanyahu. Eisenkot diberi waktu 28 hari dengan kemungkinan perpanjangan 14 hari untuk merundingkan dukungan parlemen yang dibutuhkan.

Eks penasihat dekat Netanyahu, Nir Hefetz, menilai kondisi sang perdana menteri saat ini sedang tidak stabil. Menurutnya, kepanikan telah menjadi faktor mendasar dalam pengambilan keputusan Netanyahu.

"Saya pikir Netanyahu sedang berada dalam kondisi panik. Kepanikan merupakan faktor mendasar dalam pengambilan keputusannya. Saya hampir bisa memejamkan mata dan merasakan atmosfer kepanikan itu," kata Hefetz kepada radio Israel 103FM, seperti dikutip Anadolu Agency.

Hefetz menambahkan bahwa kehilangan jabatan perdana menteri dan beralih menjadi oposisi akan membawa perubahan drastis dalam kehidupan Netanyahu. Ia bahkan menyebut keluarga Netanyahu menilai keadaan tersebut lebih buruk daripada nasib orang-orang yang diculik ke Jalur Gaza pada peristiwa 7 Oktober 2023.

"Ketiganya benar-benar akan meledak. Bagi mereka, ini lebih buruk daripada orang-orang yang diculik ke Gaza," ujar Hefetz, merujuk pada Netanyahu, istrinya Sara, dan putranya.

Selain tekanan politik, posisi Netanyahu juga berpotensi memengaruhi proses hukum yang sedang dijalaninya. Ia telah menjalani persidangan sejak 2020 atas tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan dalam tiga kasus korupsi, yang semuanya ia bantah. Menurut Hefetz, jika tidak lagi menjabat sebagai perdana menteri, majelis hakim akan mewajibkan Netanyahu menghadiri setiap sidang dan mengambil kendali penuh atas jalannya persidangan.

Di sisi lain, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu pada 21 November 2024 atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Hefetz memperkirakan, semakin dekat Eisenkot membentuk pemerintahan, Netanyahu kemungkinan akan menawarkan konsesi politik dengan menyerukan pembentukan pemerintahan persatuan.