Dubes RI Bantah Isu Indonesia Gabung Pakta Mekkah, Tegaskan Prinsip Bebas Aktif

Dubes RI untuk Turki Achmad Rizal Purnama membantah isu Indonesia tertarik bergabung dengan Pakta Pertahanan Mekkah. Ia menegaskan posisi Indonesia tetap menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif sesuai UU Nomor 37 Tahun 1999. Kementerian Pertahanan juga menegaskan Indonesia tidak ingin bergabung dengan blok atau pakta militer mana pun, merespons klaim pejabat Turki yang dilaporkan Middle East Eye.

Nov 20, 2026 - 12:02
Updated: 1 day ago
0
Dubes RI Bantah Isu Indonesia Gabung Pakta Mekkah, Tegaskan Prinsip Bebas Aktif
Dubes RI Bantah Isu Indonesia Gabung Pakta Mekkah, Tegaskan Prinsip Bebas Aktif

Duta Besar RI untuk Turki Achmad Rizal Purnama akhirnya angkat bicara menanggapi isu yang menyebut Indonesia tertarik bergabung dengan Pakta Pertahanan Mekkah atau Mecca Joint Defence Agreement (MJDA). Ia menegaskan bahwa posisi Indonesia tidak berubah dan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Rizal menjelaskan bahwa prinsip tersebut merupakan amanat konstitusi dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Menurutnya, politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional, sehingga Indonesia tidak mengikatkan diri pada kekuatan tertentu dan bebas menentukan sikap terhadap isu internasional.

"Posisi kita kan clear ya, bahwasanya ruh dari konstitusi kita, berdasarkan pada founding fathers kita, prinsip foreign policy kita bebas aktif, bahkan itu ada di undang-undang hubungan luar negeri," kata Rizal kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/11).

Dalam kesempatan itu, Rizal juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mempertimbangkan aliansi militer dengan pihak atau blok mana pun. Ia menilai posisi tersebut sudah sangat jelas dan tidak akan berubah karena telah tercermin dalam undang-undang politik luar negeri dan hubungan luar negeri.

"Beberapa kesempatan Bapak Presiden juga menyampaikan secara clear bahwasanya Indonesia tidak akan, di bawah beliau, tidak akan mempertimbangkan sama sekali aliansi militer dengan pihak mana pun dan dengan blok mana pun," ujar Rizal.

Senada dengan Rizal, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Rico Ricardo Sirait menegaskan bahwa arah kebijakan pertahanan Indonesia selalu berpedoman pada politik luar negeri bebas aktif. Kebijakan itu mengutamakan kepentingan nasional, kedaulatan negara, serta independensi strategis.

"Sebagaimana telah ditegaskan oleh Presiden RI dalam berbagai kesempatan, Indonesia tidak berkeinginan untuk bergabung dengan blok atau pakta militer mana pun," kata Rico kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/11).

Pernyataan kedua pejabat tersebut muncul setelah tiga pejabat Turki yang tidak disebutkan namanya menyatakan Indonesia tertarik bergabung dengan Pakta Mekkah dan sedang menjajaki sejumlah opsi. Dalam laporan Middle East Eye pada Rabu (18/11), pejabat Turki menilai ketertarikan Indonesia itu wajar mengingat kemitraan erat Ankara dan Jakarta, terutama dalam kerja sama pertahanan.

Hubungan keamanan kedua negara kian menguat setelah Indonesia, Turki, Pakistan, dan Qatar meneken nota kesepahaman Pakta Badr. Perjanjian itu bertujuan menyederhanakan kerja sama industri pertahanan serta memperdalam kolaborasi dalam desain, produksi, dan pendanaan sistem serta platform militer.

Saat ini anggota Pakta Mekkah adalah Turki, Arab Saudi, dan Pakistan. Pakta pertahanan itu kerap disebut mirip dengan aliansi militer NATO karena memiliki klausul bahwa serangan terhadap salah satu anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User