Izin PT RAPP Dicabut, 338 Ribu Hektare Hutan Riau Kembali ke Negara

Satgas PKH mencabut izin pemanfaatan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Riau. Pencabutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 karena berbagai pelanggaran, termasuk kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit ilegal, tambang tanpa izin, dan kerusakan kawasan lindung yang berdampak pada habitat gajah Sumatra. APRIL Group menghormati keputusan pemerintah.

Nov 20, 2026 - 12:02
Updated: 1 day ago
0
Izin PT RAPP Dicabut, 338 Ribu Hektare Hutan Riau Kembali ke Negara
Izin PT RAPP Dicabut, 338 Ribu Hektare Hutan Riau Kembali ke Negara

Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) resmi mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau. Pencabutan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 dan menyasar kawasan seluas 338.536 hektare.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyatakan bahwa langkah penertiban ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan sekaligus memperbaiki tata kelola hutan agar kembali sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. "Langkah penertiban merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan sekaligus memperbaiki tata kelola hutan agar kembali sesuai dengan fungsi dan peruntukannya," ujar Barita dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11).

Pencabutan izin didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran. Di antaranya kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare. Selain itu, ditemukan pula permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatra.

Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.

Terpisah, Corporate Communications APRIL Group mengonfirmasi telah menerima informasi mengenai pencabutan izin konsesi kehutanan PT RAPP. Pihaknya menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait.

"Kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya," tulis Corporate Communications APRIL Group dalam keterangan resmi.

Saat ini, perusahaan disebut akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya, serta berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin timbul.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User