Hakim Federal Sebut Pelabelan Anthropic oleh Pentagon Ilegal, Ada Unsur Balas Dendam?

Hakim federal Rita Lin memutuskan bahwa tindakan Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon yang menetapkan Anthropic sebagai risiko rantai pasokan melanggar hukum. Putusan itu disampaikan pada Kamis (3/9) malam waktu setempat, dengan desakan agar label tersebut segera dicabut.

Menurut Hakim Lin, pelabelan itu merupakan bentuk pembalasan yang melanggar hukum dan mengekang kebebasan berpendapat. Meskipun militer memiliki kewenangan memilih mitra kerja sama, ia menilai langkah Pentagon tidak melalui prosedur yang adil. Pentagon disebut langsung memberikan cap risiko rantai pasokan tanpa peringatan atau kesempatan bagi Anthropic untuk membela diri.

Hakim Lin menyoroti bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan Amandemen Pertama dan Amandemen Kelima. Amandemen Kelima mewajibkan pemerintah memberikan proses hukum yang layak sebelum merampas hak atau menghukum suatu pihak. Karena itu, penetapan label dinilai cacat hukum.

Perselisihan antara Anthropic dan Pentagon sendiri berawal dari penolakan perusahaan untuk menonaktifkan fitur keamanan pada layanan AI mereka, Claude. Sistem itu dirancang agar militer tidak dapat menggunakannya untuk membuat senjata otomatis atau melakukan pengintaian massal. Anthropic beralasan Claude belum cukup aman untuk tugas seberat itu.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth merespons dengan menyatakan pemerintah tidak mau diatur oleh perusahaan swasta soal cara menggunakan teknologi. Pada Februari lalu, Pentagon melarang seluruh bagian militer dan rekan kerjanya menggunakan produk Anthropic, termasuk kontraktor, lalu secara sepihak memberi label risiko rantai pasokan. Hukuman semacam itu biasanya hanya dikenakan pada perusahaan yang memiliki hubungan dengan musuh negara. Anthropic pun menggugat Pentagon pada Maret.

Hakim Lin menolak dalih keamanan nasional yang diajukan Pentagon. "Alasan keamanan nasional tidak boleh digunakan sebagai kedok untuk membalas dendam kepada pihak yang mengkritik pemerintah," ujarnya, dikutip dari CNN, Jumat (28/8). Ia menilai Pentagon tampak hanya ingin memamerkan kekuasaan karena tidak ada bukti nyata bahwa Anthropic berniat menyabotase sistem mereka.

Juru bicara Anthropic menyatakan pihaknya tetap fokus bekerja sama secara produktif dengan pemerintah agar AI dapat dimanfaatkan untuk keamanan nasional dan memberi manfaat bagi seluruh warga Amerika. Hakim Lin juga menyoroti bahwa instansi pemerintah AS lainnya tetap bekerja sama dengan Anthropic tanpa masalah, bahkan setelah larangan Pentagon keluar. Hal itu membuat alasan pemerintah dinilai tidak masuk akal.

Dalam wawancara pada Juni, Presiden Donald Trump sempat menyatakan tidak lagi menganggap Anthropic sebagai ancaman keamanan nasional. Saat ini, gugatan kedua dari Anthropic terkait label tersebut masih diproses di pengadilan Washington, DC.