Gibran Resmi Mundur dari Wapres, Segini Uang Pensiun dan Fasilitas Negara yang Bakal Diterima

Gibran Rakabuming Raka resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Pengunduran diri tersebut diserahkan dan diterima langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada Kamis (12/11). Kini, status Gibran berubah menjadi mantan Wakil Presiden dengan segala hak dan fasilitas yang melekat pada jabatan yang telah ditinggalkannya.

Salah satu hak yang paling menjadi perhatian publik adalah uang pensiun. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden, mantan Wapres yang berhenti dengan hormat berhak menerima uang pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhirnya.

Besaran gaji pokok Wakil Presiden sendiri diatur dalam regulasi sebagai empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara seperti Ketua MPR, DPR, BPK, dan MA berada di angka Rp5.040.000 per bulan. Dengan perhitungan empat kali lipat, uang pensiun pokok yang diterima Gibran mencapai Rp20.160.000 setiap bulan.

Pembayaran pensiun tersebut mulai dicairkan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat ditetapkan. Berdasarkan Pasal 10 UU yang sama, hak pensiun ini berlaku seumur hidup dan hanya berhenti apabila penerima meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi Presiden maupun Wakil Presiden.

Selain uang pensiun bulanan, negara juga menjamin sejumlah fasilitas penunjang bagi mantan Wakil Presiden. Tunjangan pensiun diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri. Negara juga menanggung biaya keperluan rumah tangga, meliputi pemakaian air, listrik, dan telepon.

Fasilitas lainnya adalah jaminan kesehatan. Seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan Wakil Presiden beserta keluarganya ditanggung penuh oleh negara. Tak hanya itu, pemerintah menyediakan sebuah rumah tempat tinggal yang layak lengkap dengan perlengkapannya, serta satu unit kendaraan dinas milik negara beserta pengemudinya.

Dalam penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1978 ditegaskan bahwa pemberian seluruh hak dan fasilitas tersebut merupakan bentuk penghargaan negara atas jasa serta pengabdian selama masa jabatan. Dukungan ini juga ditujukan untuk menunjang aktivitas kemasyarakatan yang umumnya tetap dijalankan para mantan pemimpin negara meski sudah purnatugas.

Adapun anggaran untuk mendanai seluruh fasilitas tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 UU tersebut yang menyebutkan bahwa segala pembiayaan yang ditetapkan dibebankan pada APBN tahun yang bersangkutan.