ESDM Minta Pengusaha Lokal Masuk Bisnis Tambang, Jangan Cuma Lihat dari Pinggir

Kementerian ESDM mendorong pemerintah daerah menyiapkan pengusaha lokal agar bisa menangkap peluang bisnis pertambangan lewat skema IUP prioritas. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan kekayaan alam jangan hanya dinikmati perusahaan besar, sementara pengusaha daerah sekadar jadi penonton. Pemerintah daerah diminta mendampingi soal modal, teknologi, dan tenaga kerja.

Nov 19, 2026 - 08:02
Updated: 1 day ago
0
ESDM Minta Pengusaha Lokal Masuk Bisnis Tambang, Jangan Cuma Lihat dari Pinggir
ESDM Minta Pengusaha Lokal Masuk Bisnis Tambang, Jangan Cuma Lihat dari Pinggir

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta pemerintah daerah tidak tinggal diam melihat pengusaha lokal hanya menjadi penonton di sektor pertambangan. Pemerintah daerah diminta aktif menyiapkan pengusaha setempat agar mampu menangkap peluang bisnis di sektor tersebut.

Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian ESDM Tirta Nugraha Mursitama menyampaikan hal itu dalam acara Senator Menyapa yang digelar CNN Indonesia di Jakarta, Kamis (19/11). Menurut dia, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memiliki prinsip agar pengelolaan kekayaan alam tidak hanya menguntungkan perusahaan besar dari luar daerah.

"Pak Menteri kan selalu mengatakan, jangan sampai yang dapat itu hanya di pusat saja. Kuenya itu harus ke daerah juga. Nah, ini menurut saya prinsip yang berkeadilan," kata Tirta.

Salah satu jalan yang disorot adalah kebijakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) prioritas. Melalui skema ini, kelompok tertentu bisa memperoleh wilayah tambang tanpa melewati mekanisme lelang biasa. Kelompok yang diprioritaskan mencakup koperasi, badan usaha kecil dan menengah, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, BUMN, dan BUMD. Untuk kepentingan perguruan tinggi, IUP prioritas dapat diberikan melalui badan usaha yang memenuhi ketentuan.

Tirta menilai IUP prioritas sebagai terobosan besar untuk menggerakkan perekonomian. Namun, ia mengingatkan pelaksanaannya tetap perlu dikawal. Pemerintah daerah diminta ikut mendampingi pengusaha lokal, terutama terkait kesiapan modal, teknologi, dan tenaga kerja.

"(IUP prioritas) ini kan juga suatu ide, terobosan luar biasa, tetapi memang pelaksanaannya yang perlu kita kawal. Karena juga kita tahu bagaimana permodalannya, teknologinya, tenaga kerjanya," ujarnya.

Pembahasan ini muncul dalam Senator Menyapa episode ketiga yang mengangkat tema 'Kekayaan Alam Melimpah, Kesejahteraan Lokal Terwujud'. Forum tersebut membahas pemerataan manfaat sumber daya alam, terutama soal pembagian Dana Bagi Hasil (DBH), transparansi penerimaan negara, serta dampak aktivitas industri terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.

Dialog itu menghadirkan Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Angelius Wake Kako, Tirta Nugraha Mursitama, serta Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid. Diskusi diarahkan untuk menguji keadilan pembagian manfaat sumber daya alam, keterbukaan data produksi dan penerimaan, pengawasan aktivitas perusahaan, serta memastikan hilirisasi memberi dampak nyata bagi masyarakat lokal.

Episode ketiga Senator Menyapa dapat disaksikan melalui CNN Indonesia TV, YouTube CNN Indonesia, dan live streaming di CNNIndonesia.com pada Kamis, 12 November 2026, mulai pukul 19.00 WIB.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User