Emil Dardak Ingatkan Daerah Tak Asal Pilih Skema Pembiayaan Kreatif, Ini Pertimbangannya

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyoroti pentingnya kehati-hatian pemerintah daerah dalam memilih skema pembiayaan kreatif atau creative financing. Menurutnya, skema pendanaan tersebut harus dipilih secara cermat agar tidak justru menimbulkan beban baru bagi daerah.

Emil menegaskan bahwa ruang penerapan creative financing tidak bisa disamaratakan. Setiap daerah memiliki kondisi berbeda, sehingga pendekatan yang dipakai pun harus disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah.

"Kita memang tetap harus kontekstual melihat ruang creative financing, karena sangat bergantung kebijakan pusat terhadap daerah," ujar Emil dalam program Senator Menyapa episode kedua di Jakarta, Kamis (12/11).

Ia menjelaskan, creative financing merupakan skema pendanaan untuk proyek infrastruktur maupun belanja modal pemerintah yang menggunakan anggaran di luar APBN dan APBD. Sumber dananya bisa berasal dari sektor swasta, lembaga nonpemerintah, hingga berbagai skema pembiayaan inovatif lainnya.

Menurut Emil, inti dari skema ini adalah membiayai kebutuhan infrastruktur dan belanja modal tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran daerah. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyesuaikan pilihan skema dengan kondisi ekonomi dan kemampuan fiskal wilayah masing-masing.

Salah satu skema yang bisa digunakan adalah availability payment melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Emil mencontohkan penerapan skema tersebut di Kota Madiun untuk memperbarui penerangan jalan umum, dengan memanfaatkan pajak penerangan jalan sebagai sumber pembayaran.

Meski demikian, Emil menekankan skema itu tidak bisa diterapkan secara seragam di semua daerah. Kelayakan proyek sangat bergantung pada potensi ekonomi, tingkat kepadatan penduduk, serta kemampuan fiskal daerah.

"Konsep availability payment ini biasanya berbanding lurus dengan tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Maka KPBU bisa menjadi instrumen di daerah-daerah yang memang punya potensi," ujarnya.

Program Senator Menyapa episode kedua sendiri mengangkat tema "Anggaran Adil, Pelayanan Makin Optimal". Forum ini membahas Transfer ke Daerah (TKD) sebagai instrumen utama kebijakan fiskal nasional untuk menopang pemerataan pembangunan, memperkuat kemampuan keuangan pemerintah daerah, dan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang memadai.

Melalui dialog terbuka yang berbasis evaluasi, DPD RI bersama CNN Indonesia menghadirkan Senator Menyapa sebagai ruang pertemuan antara pimpinan DPD RI, pemerintah, akademisi, kepala daerah, dan anggota DPD RI dari wilayah terkait. Diskusi diharapkan tidak berhenti pada paparan capaian, tetapi juga menguji mekanisme tindak lanjut, hambatan kelembagaan, ukuran keberhasilan, serta agenda perbaikan ke depan.